Ambiguitas kedudukan hukum lembaga jaminan resigudang

Putri, Safira Oktavia (2020) Ambiguitas kedudukan hukum lembaga jaminan resigudang. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Text ABSTRAK.pdf Download (926kB)

Abstract

Resi Gudang yang merupakan benda berharga ini tentunya sering berada dalam lalu lintas bisnis, karena Resi Gudang digunakan sebagai objek transaksi yakni salah satunya dalam hal utang piutang yang dijadikan sebagai alat jaminan agar mendapatkan pembiayaan. Namun sejatinya perlu ditelaah bagaimana sebenarnya karakteristik dari Resi Gudang sebagai benda tersebut yang selama ini digunakan salah satunya sebagai alat jaminan. Dan apakah dalam peraturan Resi Gudang tersebut mengatur bahwa Resi Gudang sebagai Lembaga jaminan kebendaan yang baru. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni, pertama untuk mengetahui dan menganalisa karakter Resi Gudang sebagai benda. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa apakah peraturan Resi Gudang mengatur Lembaga jaminan kebendaan yang baru. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama; Resi Gudang memang benda yang memiliki nilai ekonomis, yang berarti juga dapat dipindahtangankan sehingga Resi Gudang dapat dijadikan sebagai objek transaksi dalam lapangan hukum keperdataan salah satunya utang piutang. Kedua; mengenai peraturan Resi Gudang sebagai Lembaga jaminan kebendaan yang baru ternyata dalam UU Resi Gudang tidak ditegaskan adanya lembaga jaminan Resi Gudang, hanya disebutkan bahwa resi gudang dapat dijadikan objek jaminan, artinya dalam UU Resi Gudang tidak lahir lembaga jaminan baru, tidak lahir lembaga jaminan Resi Gudang. Serta tidak dianutnya sifat hak jaminan kebendaan secara lengkap salah satunya tidak adanya droit de suite. Sehingga Resi Gudang sejatinya tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan, karena tidak dapat memberikan perlindungan secara pasti kepada antar pihak. Agar Resi Gudang tetap dianggap sebagai alat yang dapat dijaminkan maka diperlukan alternatif lain agar kedudukan Resi Gudang sebagai objek transaksi tetap dapat dilaksanakan khususnya sebagai objek jaminan. Kata Kunci: Resi Gudang, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan ------------------------------------------------------------- Warehouse receipts, which are valuable objects, are of course often in business traffic, because warehouse receipts are used as transaction objects, one of which is in the case of debt receivables used as collateral to obtain financing. But actually it needs to be explored how exactly the characteristics of the Warehouse Receipt as an object that has been used one of them as a collateral tool. And whether in the Warehouse Receipt regulation regulates that the Warehouse Receipt as a new material guarantee institution. The method that used for this thesis is normative research methods with library research, which is a study of legislation and literature or reading materials related to the topic discussed. The purpose of the research carried out namely, first to determine and analyze the character of the Warehouse Receipt as an object. Secondly, to find out and analyze whether the Warehouse Receipt regulations govern the new material security institutions. According to the research that has been done, we can conclude that, first; Warehouse Receipts are objects that have economic value, which means they can also be transferred so that Warehouse Receipts can be used as transaction objects in the civil law field, for example is debt. one of which is debt. Second; regarding the Warehouse Receipt regulation as the new material guarantee Institution, it turns out that in the Warehouse Receipt Act there is no confirmation that there is a Warehouse Receipt guarantee institution, only it is stated that the warehouse receipt can be used as a collateral object, meaning that in the Warehouse Receipt Act there is no new guarantee institution, the Warehouse Receipt guarantee institution was not born. And concerning the nature of material security rights, turns out in the Warehouse Receipt where the object is an object that does not fully adhere to the nature of material security rights, one of them is the absence of droit de suite. So that the true warehouse receipt cannot be used as a collateral object, because it cannot provide certain protection among parties. In order to keep the Warehouse Receipt as a tool that can be guaranteed, another alternative is needed so that the position of the Warehouse Receipt as an object of the transaction can still be carried out specifically as a collateral object. Keywords: Warehouse Receipt, Guarantee Law, Material Security Rights

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Resi Gudang, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan ----------------------------------------------------------------- Warehouse Receipt, Guarantee Law, Material Security Rights
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Safira Oktavia Putri
Date Deposited:	13 Mar 2020 06:25
Last Modified:	13 Mar 2020 06:25
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/6257

Actions (login required)

View Item

Downloads