Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan penyalahgunaan ganja oleh anak (menurut Undang-Undang no 35 tahun 2009)

Dian Rahmawati Pratama, Karisma (2020) Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan penyalahgunaan ganja oleh anak (menurut Undang-Undang no 35 tahun 2009). Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (1MB)
Official URL: https://www.uwks.ac.id

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang berjudul “Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Ganja Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”, dengan tujuan Pertama: Untuk mengetahui kewenangan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan ganja oleh anak, Kedua: Untuk mengetahui proses penyidikan penyalahgunaan ganja oleh anak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif; yaitu penelitian dengan mengkaji berdasarkan perundangundangan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Serta menggunakan pendekatan undang-undang, Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara khusus tentang anak yang memakai narkotika, dasar hukum yang dijadikan patokan oleh penyidik Polri dalam melaksanakan wewenang penyidikan adalah KUHAP, sedangkan dasar hukum yang dijadikan patokan oleh penyidik BNN dalam melaksanakan wewenang penyidikan adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua bahwa implikasi kewenangan penyidikan polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap anak dapat diketahui dari pengaturan kewenangan penyidikan dan putusan hakim, adanya perbedaan penganturan kewenangan penyidikan dan putusan hakim, antara penyidik Polri dengan penyidik BNN seharusnya kedua penyidik melakukan upaya persamaan persepsi pengggunaan satu peraturan yang lebih khusus sehingga tidak menimbulkan efek atau implikasi bagi para tersangka tindak pidana narkotika golongan 1 berupa Ganja. Kata Kunci: Anak, Kewenangan Penyidik, Narkotika, Tindak Pidana Narkotika

Item Type: Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Anak, Kewenangan Penyidik, Narkotika, Tindak Pidana Narkotika
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Karisma Dian Rahmawati D
Date Deposited: 11 Mar 2020 06:10
Last Modified: 11 Mar 2020 06:10
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/6121

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year