Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor I/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan/ atu penodaan agama ditinjau melalui teori keadilan JohnRawls

Wijaya,, Andreas Vidi (2017) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor I/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan/ atu penodaan agama ditinjau melalui teori keadilan JohnRawls. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img]
Preview
Text
cover 17.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pancasila adalah dasar nilai kebhinekaragaman bangsa, namun kebhinekaan bangsa akhir-akhir ini mulai mnegalami kendala, penulis mengamati dewasa ini perbedaan yang ada dimasyarakat bersifak kultural diekploitasi ke dalam ruang pergulatan yang berssifat struktural. Konsep hidup dalam perbedaan tanpa pemisah antar satu dengan lainnya menhadapi tantangan yang tadinya hidup berdampingan menjadi berhadapan.Semula sasling melengkapi , menjadi saling menegasi sehingga berdampak pada konflik yang berbahaya terutama dalam hal keyakinan. Memang menjadi sangat sulit dibedah antara kebebasan hideup sebagai waarga negara dengan penafsiranmasing-masing sudut pandang hak asasi manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan studi itererature dan dokumentasi peraturan-peraturan perundang-undangan serta mempelajarai teori=teori maupun asas-asas yang berkaitan dengan hukum dan keaadilan John Rawls. Ada alasan dimana undang-undang No. I/PNPS/1965 Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia.Negara mempunyai peran mengakui dan jaminan perlindungan yang sama semua penganut agam. Karena PNPS ini lahir dari kondisi negara pada saat itu diguncang oleh gerakan=gerakan yang anti terhadap agama. Namun seiring perkembangan jaman muncul pasal ini dinilai sebagai pasal "karet" yang biasa menjerat siapasa saja yang mempunyai penafsiran berbeda terhadap ajaran asli. Maka dibutuhkan ketajaman dalam penafsiran atas pasal ini, sehingga bisa mewujudkan keadilan dan bukan untuk mmematikan keragaman yang ada di Indonesia. Dikatakan melanggak HAM ketika pasal ini ditunggangi oleh politik, untuk menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan politik identitas. Dalam negara demokrasi sangat kentara ketika menganut konsep suara mayoritas (suara terbanyak) dan minoritas, sehingga kepentingan mayoritas yang lebih diutamakan namun belum jelas letak kebenarannya. Penulis melihat sisi ketidakailan terjadi melanggar hak-hak individu dalam hidup bernegara Indonesia, maka konsep ini yang akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini , melalui konsep keadilan JOHN Rawls.

Item Type: Thesis (Bachelor (S1))
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User: Bambang Wahyujatmiko
Date Deposited: 28 Jan 2018 00:52
Last Modified: 28 Jan 2018 00:52
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/61

Actions (login required)

View Item View Item