Implikasi hukum surat keterangan catatan kepolisian sebagai syarat dalam penerimaan anggota kepolisian

Irfandi, Fitra (2020) Implikasi hukum surat keterangan catatan kepolisian sebagai syarat dalam penerimaan anggota kepolisian. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Text Abstrak.pdf Download (545kB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan hukum Indonesia merupakan harapan untuk menciptakan hukum yang menjiwai bangsa maka sistem hukum Indonesia masih terus mengalami perubahan mencari suatu sistem hukum yang tepat untuk diterapkan. Sistem hukum yang tepat harus mengetahui bentuk pemerintahan yang tepat untuk dijadikan sebuah sistem dalam menjalankan sebuah negara hukum. Suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat – alat perlengkapan negara tertinggi di suatu negara. Alat perlengkapan negara merupakan suatu golongan warga negara yang bertugas menjalankan kekuasaan negara seperti (Polisi). Salah satu tugas di dalam bidang administrasi yaitu pelayanan kepolisian diantaranya pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam hal ini surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri. Berdasarkan Pasal 21 UU Kepolisian, sudah diatur bahwa salah satu syarat penerimaan anggota kepolisian tidak pernah dipidana. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama, SKCK di dalam persyaratan calon anggota kepolisian yang dimana diatur di dalam Pasal 21 UU Kepolisian dimana setiap calon anggota polisi tidak diperbolehkan pernah melakukan tindakan pidana atau dalam pemeriksaan pidana, SKCK yang dibuat oleh instansi kepolisian merupakan syarat materiil di dalam penerimaan calon anggota baru kepolisian yang bersifat mutlak, Kedua, Persyaratan di dalam penerimaan anggota kepolisian bersifat mutlak, namun pejabat yang berwenang memiliki suatu tindakan diskresi bertujuan untuk melancarkan, mengisi kekosongan hukum. Diskresi di dalam kepolisian diatur di dalam Pasal 18 UU Kepolisian, kepolisian berhak melakukan tindakan diskresi di dalam wilayah kewenangannya. Meskipun tindakan diskresi itu melawan hukum, diskresi tetap dilakukan demi tujuan yang baik. Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian Republik Indonesia, Penerimaan Anggota, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Abstract The development of Indonesian law is a hope to create a law that animates the nation, so the Indonesian legal system continues to experience changes seeking an appropriate legal system to apply. The right legal system must know the right form of government to be used as a system in running a rule of law. A particular system that explains how the relationship between equipment - state equipment is highest in a country. State equipment is a class of citizens tasked with exercising state power such as (the police). One of the tasks in the field of administration is police services including the making of Police Registration Certificate (SKCK) in this case an official certificate issued by the National Police. Pursuant to Article 21 of the Police Law, it has been regulated that one of the conditions for the admission of members of the police has never been convicted. The method used in this thesis is to use normative research methods with library research which is a study of the legislation and literature or reading material relating to the material discussed. Based on research conducted research results there is a conclusion. First, SKCK in the requirements of prospective police officers which is stipulated in Article 21 of the Police Law where each prospective police member is not allowed to have committed a criminal act or in a criminal examination, SKCK made by a police agency is a material requirement in the recruitment of new candidates for police which is absolute, Second, the Requirements in the acceptance of members of the police are absolute, but the authorized official has an act of discretion aimed at launching, filling the legal vacuum. Discretion within the police is regulated in Article 18 of the Police Law, the police have the right to carry out discretion within their jurisdiction. Although the act of discretion is against the law, discretion is still carried out for a good cause. Keywords: Discretion, The Police of Reublic Indonesian, Admission of Members, Police certificate

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Keywords: Discretion, The Police of Reublic Indonesian, Admission of Members, Police certificate
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Fitra Irfandi
Date Deposited:	04 Mar 2020 07:44
Last Modified:	04 Mar 2020 07:44
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/5951

Actions (login required)

View Item

Downloads