Rezty, Berliane (2020) Status kepemilikan unit satuan rumah susun di atas tanah hak pengelolaan. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
Text
ABSTRAK.pdf Download (461kB) |
Abstract
ABSTRAK Pada zaman modern seperti sekarang banyak dengan mudah ditemui inovasi baru terkait dengan hunian atau tempat tinggal. Terutama di kota-kota besar yang padat penduduk namun, lahan permukiman semakin menipis. Apartemen merupakan solusi yang cukup baik untuk masyarakat yang ingin tinggal di kota besar dan tidak membutuhkan lahan yang sangat luas layaknya perumahan pada umumnya. Selain itu, apartemen juga merupakan hunian yang ideal untuk masyarakat modern perkotaan yang di dalamnya telah dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang mendukung. Penelitian yang berjudul “Status Kepemilikan Unit Satuan Rumah Susun di Atas Tanah Hak Pengelolaan”, memiliki rumusan masalah Bagaimana mekanisme pemberian Izin Mendirikan Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang dilakukan antara pihak pemerintah dengan pihak developer, dan Bagaimana karakteristik status kepemilikan unit apartemen di atas tanah Hak Pengelolaan. Tujuan dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui mekanisme pemberian Izin Mendirikan Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang dilakukan antara pihak pemerintah dengan pihak developer, dan Untuk mengetahui karakteristik status kepemilikan unit apartemen di atas tanah Hak Pengelolaan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dengan melakukan penelusuran literatur baik berupa buku-buku, makalah-makalah, literatur, perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan merupakan pengajuan surat permohonan IMB kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Kedua: Status tanah Hak Pengelolaan cuma mendapatkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Dampaknya, nilai bangunan lebih murah dibandingkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun). Kata Kunci: Satuan Rumah Susun, hak pengelolaan, izin mendirikan bangunan.
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Satuan Rumah Susun, hak pengelolaan, izin mendirikan bangunan. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Law Sciences Study Program |
Depositing User: | Berliane Rezty Anggriheny |
Date Deposited: | 04 Mar 2020 05:24 |
Last Modified: | 04 Mar 2020 05:24 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/5939 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year