Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Diterima Oleh Partai Politik

Elmana, Radief Ramadhana Fahmi (2020) Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Diterima Oleh Partai Politik. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Text UPLOAD_RADIEF(15300061).pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Diterima oleh Partai Politik bertujuan pertama untuk menjelaskan kriteria-kriteria Partai Politik yang berhak untuk memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua untuk menjelaskan konsekuensi-konsekuensi yang diterima oleh Partai Politik jika mendapatkan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama Syarat-Syarat yang dilakukan agar Partai Politik menerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah Partai Politik harus memiliki kursi di yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Besaran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Sumber Keuangan Partai Politik berasal dari Iuran Anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal-hal yang harus dilaporkan oleh Partai Politik ialah, laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan arus kas. Laporan keuangan partai politik harus dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Kedua: Konsekuensi yang diterima oleh Partai Politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah harus melaporkan penggunaan bantuan keuangan tersebut secara berkala. Adapun akibat hukum yang timbul jika partai politik yang tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban nya, akan dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan selama satu periode hingga laporan tersebut diterima. Kata Kunci : Keuangan Negara, Partai Politik, Pertanggungjawaban

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Keuangan Negara, Partai Politik, Pertanggungjawaban
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Radief Ramadhana Fahmi Elmana
Date Deposited:	12 Feb 2020 01:58
Last Modified:	12 Feb 2020 01:58
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/5699

Actions (login required)

View Item

Downloads