Ratio legis perjanjian penerbitan kartu kredit tanpa agunan

Hadi, Abu Abdul (2019) Ratio legis perjanjian penerbitan kartu kredit tanpa agunan. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text TESIS_Abu Abdul Hadi_S2 MH FHUWKS_Abstraksi.pdf Download (970kB)
	Text TESIS_Abu Abdul Hadi_S2 MH FHUWKS_BAB 1.pdf Download (159kB)
	Text TESIS_Abu Abdul Hadi_S2 MH FHUWKS_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy
	Text TESIS_Abu Abdul Hadi_S2 MH FHUWKS_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) | Request a copy
	Text TESIS_Abu Abdul Hadi_S2 MH FHUWKS_BAB 4.pdf Download (51kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Ratio legis Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Tanpa Agunan” bertujuan untuk ratiolegis perjanjian kartu kredit tanpa agunan, dan proses penyelesaian tunggakan pembayaran kartu kredit tanpa agunan dengan menggunakan jasa debt collector. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian Tesis ini adalah pendekatan secara normative yuridis sehingga objek dalam melakukan penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dengan menelaah semua Undang-undang yang berlaku khusunya suatu peraturan yang mengatur tentang perjanjian penerbitan kartu kredit tanpa agunan. Dari penelitian Tesis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian agunan adalah kemampuan, keyakinan, kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, dan agunan pokok kredit adalah usaha debitur itu sendiri, contoh persediaan barang, tanah, bangunan, dan lain sebagainya, namun bank harus menggunkan anilisis kredit dengan Prinsip 5 C adalah sebagai berikut : prinsip yang dikenal dengan singkatan dari Character, capacity, capital, condtions of economy, dan colleteral.dalam hal pelaksaan penagihan hutang sesuai dengan standard dengan bank indonesia, dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbit wajib memenuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. The title itself means to ratiolegis of credit card issuance agreement without mortgage/collateral and arrears settlement of it by debt collector. The research uses juridical normative approach, so that statue approach as main object by analyze some acts that related with the title “credit card issuance agreement without mortgage”. Besides terminology of mortgage as a research conclusion are customer’s capability, confidence, and competency to pay off loan as part of his obligation, and the key of debt collateral is debtor’s business itself, for example inventory of goods, lands, property, etc. However bank should be analyze credit/loan by using 5C Banking Principles as follows: character, capacity, capital, conditions of economy, and collateral. Based on regulation no. 14/2/PBI/2012 by Bank of Indonesia as a central Bank has confirmed for all credit/loan issuer that employ debt collector for billing activity have to comply with standard that has been stated on its regulation.

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Debt Collector, Kartu Kredit, Perjanjian Tanpa Agunan, Credit Card, Unsecred Agreement
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	Abu Abdul Hadi
Date Deposited:	16 Oct 2019 03:24
Last Modified:	16 Oct 2019 03:24
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/5214

Actions (login required)

View Item

Downloads