Karakteristik kewenangan Kepala Desa Dalam Pemanfatan dan penggunaan Dana Desa

Ardiansyah, Raden Achmad Awaloedin (2019) Karakteristik kewenangan Kepala Desa Dalam Pemanfatan dan penggunaan Dana Desa. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
TESIS_Raden Achmad Awaloedin Andriansjah_S2 FH UWKS_BAB I.pdf

Download (202kB)
[img] Text
TESIS_Raden Achmad Awaloedin Andriansjah_S2 FH UWKS_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (162kB) | Request a copy
[img] Text
TESIS_Raden Achmad Awaloedin Andriansjah_S2 FH UWKS_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (197kB) | Request a copy
[img] Text
TESIS_Raden Achmad Awaloedin Andriansjah_S2 FH UWKS_BAB III.pdf

Download (197kB)
[img] Text
TESIS_Raden Achmad Awaloedin Andriansjah_S2 FH UWKS_BAB IV.pdf

Download (69kB)
[img] Text
TESIS_Raden Achmad Awaloedin Andriansjah_S2 FH UWKS_ABSTRAKSI.pdf

Download (1MB)
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

Tesis yang berjudul Karakteristik Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Desa bertujuan: Pertama, untuk menghasilkan pemaknaan secara komprehensif mengenai bagaimanakah kedudukan desa dalam kerangka penyelenggaran pemerintahan yang desentralistik dalam pengelolaan Dana Desa, kedua, Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa oleh Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama: Alokasi dana desa dari Anggara Pendapatan Belanja Negara kepada Desa juga sejalan dengan sistem pemerintahan negara Indonesia yang bercirikan negara kesatuan yang desentralistik dan didasarkan pada asas otonomi daerah. Karakteristik Dana Desa adalah terciptanya Efisiensi Berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Tahun 1945. Artinya adanya kepastian dalam tanggung jawab, kewenangan, pengawasan dan pendampingan serta prosedur tindakan Kepala Desa yang baik dalam menggunakan Dana Desa menjadi Kunci karakteristik dari pada pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa. Dana Desa merupakan perwujudan dari pada pelaksanaan dan atau penyelenggaran Pemerintahan di Desa yang bercirikan desentralisasi otonomi asli. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan tertinggi di Desa diperbantukan dengan Dana Desa yang notabenenya adalah berasal dari Anggaran Pendadapatan Belanja Negara untuk dipergunakan dalam pembangunan di Desa berdasarkan otonomi aslinya. Kedua, Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa adalah meliputi tanggung jawab pada Tahan Perencanaan, Tahapan Permohonan, Tahapan Penggunaan dan Tahapan Evaluasi serta Pelaporan Penggunaan Dana Desa. Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab, Kepala Desa dapat membentuk berbagai Tim Pelaksana dan memberikan Mandat Kekuasaan kepadanya untuk kemudian disetujui oleh Kepala Desa. Tanggung Jawab penggunaan Dana Desa tidak hanya berdampak pada teralokasinya Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas alokasi tiap tahun. Melainkan juga berdampak pada tersisanya Dana Desa, dimana Dana Desa yang tersisa lebih dari 30 % akan mengakibatkan Desa tersebut ditunda dan atau dipotongkan peruntukan Dana Desanya. Pada tahapan Ini, Kepala Desa memiliki tanggung jawab penuh yaitu bukan hanya sekedar mengontrol penggunaan Dana Desa melainkan juga mempertahankan daya serapan Desa terhadap Dana Desa tersebut yang pada pokoknya membutuhkan Tenaga Pendamping Desa yang cukup dan kompeten. The thesis entitled Characteristics of Village Chief Authority in Utilizing and Using Village Funds aims: First, to produce a comprehensive interpretation of how the position of the village in the framework of decentralized governance in managing Village Funds, secondly, Providing legal certainty in the management and accountability of village funds by Village head. The research method used in this thesis uses the Normative research method which is a library research that is research on legislation and literature relating to the material discussed. Based on the results of the study it can be concluded, First: The allocation of village funds from the State Budget to the Village Budget is also in line with the Indonesian state government system which is characterized by a decentralized unitary state and is based on the principle of regional autonomy. The Characteristics of Village Funds is the creation of Equitable Efficiency based on Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. This means that there is certainty in the responsibilities, authorities, supervision and assistance as well as the procedures for the Village Head's good actions in using Village Funds. Villages from the Central Government to the Village Government. The Village Fund is an embodiment of the implementation and / or administration of Government in the Village characterized by genuine decentralization of autonomy. The Village Head as the Highest Power Holder in the Village is seconded by the Village Fund which in fact is derived from the State Expenditure Budget to be used in development in the Village based on its original autonomy. Second, the responsibility of the Village Head in the use of Village Funds includes the responsibilities of Planning Hold, Application Phases, Stages of Use and Evaluation Stages and Reporting on the Use of Village Funds. In carrying out the Duties, Functions and Responsibilities, the Village Head can form various Implementation Teams and give him the Power Mandate for later approval by the Village Head. The responsibility for using the Village Fund does not only affect the allocation of the use of the Village Fund according to the priority allocation each year. But it also has an impact on the remaining village funds, where the remaining village funds of more than 30% will result in the village being postponed and or deducted from the allocation of village funds. At this stage, the Village Head has the full responsibility of not only controlling the use of the Village Fund but also maintaining the village's absorption of the Village Fund, which in principle requires sufficient and competent Village Facilitators.

Item Type: Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords: kepala desa, dana desa, kewenangan, village head, village fund, authority
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User: djupri -
Date Deposited: 09 Oct 2019 07:59
Last Modified: 09 Oct 2019 07:59
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/5186

Actions (login required)

View Item View Item