Nugroho, Muhammad Adi (2019) Perlindungan hukum terhadap satwa liar Indonesia. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
Text
upload.pdf Download (1MB) |
Abstract
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya. Pengaturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Akan tetapi penengak hukum tidak dapat bekerja sendiri, karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari lembaga konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatife berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hambatan dalam melakukan suatu proses perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan hewan, sebenarnya merupakan pengaruh pemikiran oleh masyarakat atau manuisa, dimana manusia menganggap bahwa hewan langka/hewan lindung ini hanyalah makhluk biasa. Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan melakukan perdagangan dan pemburuan hewan yang di lindungi sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan perdagangan dan pemburuan hewan langka. Bahkan ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur baik lewat Undang-undang No.5 Tahun 1990 dan aturan hukum lainnya
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hewan Liar, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law |
Depositing User: | Muhammad Adi Nugroho |
Date Deposited: | 20 Sep 2019 08:20 |
Last Modified: | 20 Sep 2019 08:20 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/5093 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year