Kewenangan Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan tindak pidana narkotika terkait hak-hak tersangka

Augusta, Dimas Ridho (2019) Kewenangan Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan tindak pidana narkotika terkait hak-hak tersangka. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
COVER.pdf

Download (378kB)
Official URL: https://www.uwks.ac.id

Abstract

Penelitian yang berjudul “Kewenangan Polri dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak-Hak Tersangka”, bertujuan untuk Pertama: Mengapa ada perbedaan dalam kewenangan yang dilakukan oleh Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam Penyidikan tindak pidana narkotika sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 , Kedua: Apakah kewenangan tersebut mempunyai implikasi terhadap Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pertama: Bahwa terdapat perbedaan wewenang penyidikan antara penyidik Polri dengan penyidik BNN, dikarenakan dasar hukum yang dijadikan patokan oleh penyidik Polri dalam melaksanakan wewenang penyidikan adalah KUHAP, sedangkan dasar hukum yang dijadikan patokan oleh penyidik BNN dalam melaksanakan swewenang penyidikan adalah UU Nomor 35 Tahun 2009. Kedua: Bahwa implikasi yang timbul terhadap tersangka tindak pidana narkotika dengan terjadinya perbedaan pengaturan wewenang penyidikan antara penyidik Polri dengan penyidik BNN adalah tidak adanya keadilan bagi tersangka. Oleh karena adanya perbedaan pengaturan wewenang penyidikan antara penyidik Polri dengan penyidik BNN, tentunya diantara keduanya terdapat perbedaan kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh tersangka tindak pidana narkotika. Adanya perbedaan pengaturan kewenangan penyidikan antara penyidik Polri dengan penyidik BNN, seyogyanya kedua penyidik melakukan upaya persamaan persepsi pengggunaan satu peraturan yang lebih khusus sehingga tidak menimbulkan efek atau implikasi bagi para tersangka tindak pidana narkotika. Kata Kunci: Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Kewenangan Penyidik, Hak-Hak Tersangka

Item Type: Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords: Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Kewenangan Penyidik, Hak-Hak Tersangka
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User: Dimas Ridho Agusta
Date Deposited: 17 Sep 2019 09:27
Last Modified: 17 Sep 2019 09:27
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/4845

Actions (login required)

View Item View Item