Kriteria penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan daerah dan bentuk pertanggungjawaban administratif kepala daerah

Anggraeni, Chyntia Devi (2019) Kriteria penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan daerah dan bentuk pertanggungjawaban administratif kepala daerah. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
COVER - DAFTAR ISI.pdf

Download (710kB)
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

ABSTRAK Kepala Daerah memiliki wewenang yang cukup luas untuk membuat suatu kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan tentunya akan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat diwilayahnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah sangat berpotensi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Daerah, yang secara otomatis dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan daerah. Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dilakukan dengan sengaja untuk melanggar batas-batas wewenang yang dimilikinya. Tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya akan ada pertanggungjawaban hukum, namun untuk menentukan pertanggungjawaban hukumnya terlebih dahulu perlu diketahui tentang kriteriakriteria penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penilitian yang berjudul Kriteria Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah Dan Bentuk Pertanggungjawaban Administratif Kepala Daerah,yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis tentang bagaimana menentukan kriteria penyalahgunaan dan bentuk pertanggungjawaban administratif Kepala Daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: kriteria penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang menyebabkan kerugian daerah dapat ditentukan antara lain, mempunyai kepastian hukum atas merugikan keuangan daerah atau perekonomian keuangan negara, berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, dan perbuatan kepala daerah tersebut dapat dipertanggungjawabkan, atas hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kedua: Pertanggungjawaban yang diterima bisa dalam bentuk pertanggungjawaban pemberhentian sementara, penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara dapat diselesaikan melalui tuntutan ganti kerugian, dan pemberhentian tetap.

Item Type: Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords: Kriteria penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban administratif, kepala daerah.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User: Chyntia Devi Anggraeni
Date Deposited: 17 Sep 2019 06:18
Last Modified: 17 Sep 2019 06:18
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/4803

Actions (login required)

View Item View Item