Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pelupessy, Achmad Ramadhan (2018) Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Other thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Preview

Text Skripsi A.Ramadhan.P (14520002) - upload.pdf Download (585kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengenai penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya. Meski telah adanya Perda tersebut nyatanya di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya masih ada hewan ternak yang sengaja diliarkan oleh pemiliknya oleh karenanya ini menarik untuk diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini (a) bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak. (b) bagaimana dampak sosial terhadap warga Kecamatan Wiyung dan Sambikerep pasca mendapati hewan ternak yang diliarkan sang pemilik. Sumber data berasal dari warga serta pengguna jalan di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep, pemilik hewan peliharaan atau ternak, Kasi Trantib/Satpol PP di Kecamatan Wiung dan Sambikerep, Camat Wiyung dan Sambikerep, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan aspek analisa implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Prof. Budi Winarno, yangmana keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi, sumber-sumber, disposisi sikap dan birokrasi. Hasil dalam penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 belum terlaksana secara efektif, karena masih ditemukan hewan ternak yang sengaja diliarkan oleh pemiliknya. Hal ini dipicu pengawasan oleh Kasi Trantip/Satpol PP serta Legislatif masih lemah. Pemberian sanksi tidak sesuai dengan sebagaimana mesitinya pemberian sanksi yang tertera dalam Perda. Telah terjadi komunikasi yang tidak baik dalam penyampaian kebijakan. Sumberdaya manusia/personil yang dimiliki selama ini masih kurang. Disposisi Sikap yang diberikan implementator terhadap pelanggar tidak tegas, Birokrasi, yang menangani sanksi penyitaan hewan ternak belum ada. Dampak sosial warga Kecamatan Wiyung dan Sambikerep pasca mendapati hewan ternak yang diliarkan sang pemilik yaitu timbul keresahan dan kekesalan warga baik dari segi lingkungan dan lalulintas.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Peraturan Daerah, Penertiban Hewan Ternak, Kebijakan Publik
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Faculty of Social and Political Sciences > Polotical Science Study Program
Depositing User:	Dadang -
Date Deposited:	15 Mar 2018 06:47
Last Modified:	15 Mar 2018 06:50
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/340

Actions (login required)

View Item

Downloads