Penjatuhan sanksi administratif kepada organisasi masyarakat atas pelanggaran kewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara

Maulana, Dicky Indra (2019) Penjatuhan sanksi administratif kepada organisasi masyarakat atas pelanggaran kewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Other thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Text Abstrak.pdf Download (1MB)

Abstract

Ormas merupakan suatu wadah yang dilindungi sutu negara dalam pelaksanaanya di Indonesia, pendirian Ormas serta segala urusan mengenai pemberlakuan Ormas dengan penuh diseleneggarakan oleh negara yakitu dengan menerbitkan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan. Pengoptimlaan Ormas di suatu negara dapat memberikan nilai positif bagi setiap negara yang ada seperti salah satunya memfungsikan Ormas dalam berbagai kepentingan negara baik dalam hal lapangan atau pemikiran, salah satunya memfungsikan Ormas dengan memberikan kewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara yang dimuat dalam Undang-undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sejalan dengan pelaksanaanya memiliki kelemahan dalam penafsiran yang dilakukan oleh obyek Undang-undang tersebut. Pasal tersebut mengalami norma yang batasanya tidak jelas. Karna terdapat klausula Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara, makna pencapaian tujuan negara ini tidak dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan bentuk sanksinya, sehingga menimbulkan berbagai multi tafsir. Penelitian yang berjudul Penjatuhan Sanksi Administratif Kepada Organisasi Masyarakat Atas Pelanggaran Kewajiban Berpartisipasi Dalam Pencapaian Tujuan Negara bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran oleh Ormas yang dapat dijatuhi sanksi administratif serta menganalisis sistem tentang mekanisme penjatuahan sanksi terhadap organisasi masyarakat Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa setiap organisasi masyarakat yang ada di Indonesia memiliki ketentuan dalam segala kegiatanya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Organisasi masyarakat di masyarakat menyebabkan gangguan ketertiban yang dirasakan masyarakat, hal ini jelas merugikan masyarakat yang menjadi korban atas pelanggaran tersebut. Dengan adanya pelanggaran yang kerap dilakukan oleh Organisasi masyarakat menjadikan alasan mulainya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, hal ini dilakukan demi menjamin terpenuhinya hak masyarakat serta menjaga kewajiban suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan serta peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini menjelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh suatu Organisasi serta cara Penjatuhan sanksi administratif yang sesuai atas pelanggaran yang dilakuakan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Organisasi masyarakat, pelanggaran, sanksi administratif
Subjects:	H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Dicky Indra Maulana
Date Deposited:	14 Feb 2019 06:57
Last Modified:	14 Feb 2019 06:57
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/3326

Actions (login required)

View Item

Downloads