Pencabutan hak atas tanah dan akibat hukum konsinyasi dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol

Rianullah, Muhammad (2019) Pencabutan hak atas tanah dan akibat hukum konsinyasi dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol. Other thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (711kB)
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

Penelitian yang berjudul “ Pencabutan Hak Atas Tanah dan Akibat Hukum Konsinyasi Dalam Proses Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol” bertujuan pertama untuk Untuk mengetahui dasar hukum konsinyasi dan proses pencabutan hak atas tanah. Kedua untuk mengetahui dapatkah penetapan konsinyasi di jadikan dasar hukum untuk melakukan pengosongan. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan permasalahan dapat didekati berdasarkan peraturan perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Prosedur pencabutan hak kepemilikan atas tanah dipilih melalui Konsinyasi setelah mekanisme musyawarah ditempuh sesuai dengan tahapannya dan maksimum setelah 120 hari untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Jika sepakat maka tanah bisa dilakukan pembebasan, tetapi apabila masih adanya masyarakat yang mengajukan permohonan konsinyasi maka harus menunggu hingga permohonan tersebut selesai dan dikeluarkannya putusan pengadilan. Jika keadaan memaksa, objek tanah yang bersangkutan diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan tidak mungkin menggunakan tanah lain, sedang musyawarah yang diadakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya, dengan menggunakan acara pencabutan hak, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961. Kedua: Penetapan Kosinyasi tidak dapat dijadikan dasasr untuk melakukan eksekusi rill dalam bentuk pengosongan mengingat dilihat dari ciri – ciri putusan maka penetapan konsinyasi tidak termasuk putusan kondemnator tetapi termasuk dalam putusan yang bersifat volunter dengan demikian penetapan konsinyasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan eksekusi riil dalam bentuk pengosongan. Produk hukum konsinyasi tidak memenuhi syarat putusan kondemnator, sebab diajukan secara sepihak dalam bentuk permohonan yang bersifat volunter. Kata Kunci : Konsinyasi, Pencabutan Hak Atas Tanah , Pembebasan tanah

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Konsinyasi, Pencabutan Hak Atas Tanah , Pembebasan tanah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Muhammad Rianullah
Date Deposited: 07 Feb 2019 02:29
Last Modified: 07 Feb 2019 02:29
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/3131

Actions (login required)

View Item View Item