Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 tahun 200 terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anggota TNI AL

Pademi, BQ Sari (2019) Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 tahun 200 terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anggota TNI AL. Other thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
COVER-DF ISI.pdf

Download (707kB)
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anggota TNI AL“ memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang kepada siapakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberlakukan. Apakah berlaku hanya untuk masyarakat sipil atau mencakup juga pihak Polri dan anggota TNI dimana penelitian ini berfokus pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai pembahasannya. Penelitian ini mempunyai maksud agar pembaca mengetahui sedikit lebih dalam pengaturan khusus yang berlaku di dalam TNI AL dalam penegakan pelanggaran Lalu Lintas. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas serta data primer yang didapatkan melalui wawancara untuk mencari informasi serta mengetahui hal-hal lebih dalam terkait pengaturan tentang Lalu Lintas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal untuk penegakan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan baik Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mempunyai Undang-Undang tersendiri untuk mengaturnya. Hal ini menggunakan asas Lexspecialis derogate Legigerenalis adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lexspecialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lexgeneralis). Dan untuk penegakan Penindakan terhadap pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya berlaku untuk masyarakat sipil saja. Untuk pihak Polri dalam hal penegakan hukum para anggota Polri yang melakukan pelanggaran, makaPolri menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal penegakan hukum para anggota yang melakukan pelanggaran, maka TNI menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam penjatuhan sanski bagi para anggota yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka akan dikenakan penjatuhan hukuman sanksi sesuai pasal 10 UU No. 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Diikuti dengan peraturan panglima TNI No. 11 Tahun 2018 tentang sanksi administratif bagi prajurit TNI serta diikuti dengan perkasal No. 30/IX/2018 tentang sanksi administratif Kata Kunci: Penegakan, Pelanggaran, Lalu Lintas, TNI AL

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Penegakan,Pelanggaran,Lalu Lintas,TNI AL
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: BQ Sari Pademi
Date Deposited: 07 Feb 2019 01:49
Last Modified: 07 Feb 2019 01:49
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/3123

Actions (login required)

View Item View Item