Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Sulsabil, Putri Armionissyah (2018) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Other thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
ABSTRAK puput.pdf

Download (272kB)
Official URL: http://uwks.ac.id

Abstract

ABSTRACT Control of the Village Consultative Body Against the Implementation of Village Regulations According to Sidoarjo Regency Local Regulation Number 9 of 2015 Concerning the BPD, the first objective is to find out and understand the clarity of the Article 3 letter (c) norms with Article 4 letter (a). Second is to know and understand about the implications of the inconsistency of norms that occur in Sidoarjo Regency Local Regulation Number 9 of 2015 concerning the BPD on the Legislation under it. The research method used in this thesis uses a law approach which is library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed and using a conceptual approach, namely a conceptual approach departing from the views and doctrines that developing in law. Based on the results of the study can be concluded First: The concept of supervision referred to in Article 3 letter (c) Sidoarjo Regency Local Regulation Number 9 of 2015 concerning BPD Article 3 letter (c) is a concept of a-priori supervision, is supervision carried out through pre-audit before work begins For example by conducting supervision of preparations, work plans, budget plans, plans for the use of personnel and other sources. The implication of the differences between the two articles is that inconsistencies occur, which according to the law, government regulations, ministerial regulations, regent regulations and, the decision of the BPD of Trosobo Village, Sidoarjo Regency District about BPD rules is that the BPD supervises the performance of the Village Head, but Article 4 of the Regional Regulation of Sidoarjo Regency has an addition, namely the BPD also supervises the implementation of village regulations. This inconsistency has implications for changes to the regent's regulations and BPD's rules and, other implications, that is creating legal uncertainty. Second: In policy making, it is very important to pay attention to whether the policy that will be made does not conflict with a higher position policy, so there is no chaos in the implementation of the policy. This is important so that the policies taken have strong legal legitimacy. Then the implication of the inconsistency of Sidoarjo regency regulation number 9 of 2015 concerning BPD is the amendment of the statutory regulations below, namely the Regent's Regulation on BPD and the Decree of the Village Consultative Body (BPD) in Trosobo Village, Sidoarjo Regency. Not only does it have implications for changes to the regulations below, but it can also disrupt the stability of governance in the region, because it will adjust to legislation with a higher position. Cause legal uncertainty due to changes in normative / dogmative laws that have a compelling force that must be obeyed by society. Keywords: Control, BPD, Inconsistency. ABSTRAK Pengawasan Badan Permusyawaran Desa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang BPD bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana kejelasan norma Pasal 3 huruf (c) dengan Pasal 4 huruf (a). Kedua untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana implikasi dari inkonsistensi norma yang terjadi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang BPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawahnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Konsep pengawasan yang dimaksud pada Pasal 3 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang BPD Pasal 3 huruf (c) adalah suatu konsep pengawasan a-priori, merupakan pengawasan yang dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Implikasi dari perbedaan kedua pasal tersebut adalah terjadinya inkonsistensi, yang mana menurut undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan bupati dan, keputusan BPD Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tentang tata tertib BPD adalah BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, namun pada pasal 4 peraturan daerah kabupaten sidoarjo ada penambahan yaitu BPD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Inkonsistensi tersebut menimbulkan implikasi perubahan pada peraturan bupati dan tata tertib BPD dan, implikasi lain yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua: Dalam pembuatan kebijakan sangat penting memperhatikan apakah kebijakan yang akan dibuat itu tidak bertentangan dengan kebijakan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam impelementasi kebijakan tersebut. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Kemudian Implikasi dari inkonsistensi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang BPD adalah diubahnya Peraturan Perundang-undangan dibawahnya yaitu Peraturan Bupati tentang BPD dan Keputusan Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Bukan hanya menimbulkan implikasi perubahan pada peraturan di bawahnya, melainkan juga dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena akan menyesuaikan dengan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadinya perubahan-perubahan hukum normatif/dogmatif yang mempunyai kekuatan memaksa yang harus ditaati oleh masyarakat. Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Inkonsistensi.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pengawasan, BPD, Inkonsistensi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Armionssyah Putri Susabil
Date Deposited: 21 Sep 2018 05:49
Last Modified: 21 Sep 2018 05:49
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/2621

Actions (login required)

View Item View Item