Pertanggungjawaban pidana pelaku pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dengan harga nonsubsidi di Indonesia

Rusdiansa, David (2018) Pertanggungjawaban pidana pelaku pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dengan harga nonsubsidi di Indonesia. Other thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
ABSTRAK di apload.pdf

Download (380kB)
Official URL: http://uwks.ac.id

Abstract

Penelitian hukum ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi di Indonesia memiliki dua tujuan pokok, yaitu pertama untuk mengetahui regulasi usaha hulu dan hilir pada distribusi LPG di Indonesia, kedua untuk mengidentifikasikan pihak-pihak yang berpotensi melakukan pengopolosan Liquified Petrolium Gas (LPG) bersubsidi dengan harga Nonsubsidi beserta Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pengoplosan Liquified Petrolium Gas (LPG) bersubsidi dengan harga Nonsubsidi di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan meliputi pendekatan Undang-Undang (statute approach) yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai pengatur pokok minyak dan gas bumi beserta turunannya dan teori hukum pidana untuk menjawab permasalahan terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa regulasi minyak bumi dan gas mengatur pokok-pokok kegiatan hulu dan hilir migas termasuk didalamnya distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Rantai distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di kegiatan usaha hilir sebagaimana pelaksanaan diatur PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Mentri ESDM No.7 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi maka kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga dinyatakan berpotensi terhadap terjadinya Pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi. Pelaku Pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi berdasarkan teori hukum pidana dinyatakan telah memenuhi unsur obyektif dan subyektif untuk dinyatakan sebagai perbuatan pidana sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan prosedur pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: pengoplosan, Liquefied Petroleum Gas (LPG), subsidi, nonsubsidi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User: David Rusdiansa
Date Deposited: 21 Sep 2018 05:56
Last Modified: 21 Sep 2018 05:56
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/2585

Actions (login required)

View Item View Item