Pembatalan perkawinan akibat tidak adanya ijin poligami pada perkawinan kedua (analisa kasus putusan Nomor: 960/PDT.G/2016/PA.BTL)

Susanti, Almas Mayumi (2018) Pembatalan perkawinan akibat tidak adanya ijin poligami pada perkawinan kedua (analisa kasus putusan Nomor: 960/PDT.G/2016/PA.BTL). Other thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Text abstrak.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembatalan Perkawinan Karena Tidak adaIjin Poligami Pada Perkawinan Kedua. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melaluipenelitian ini adalah (1) Apakah Ratio Decidendi Hakim dalam memutus perkara No960/PDT.G/2016/PA.BTL itu tidak bertentangan dengan hukum perkawinan ?, (2)Bagaimanaakibat dibatalkannya perkawinan pertama pada putusan No 960/PDT.G/2016/PA.BTLterhadap kedudukan anak, harta benda dan perkawinan itu ?. Untuk menjawab pertanyaantersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Ketentuan hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulumemenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhiadalah adanya kesepakatan yang berarti harus ada kejujuran antara masing-masing pihakyang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaranidentitas diri oleh masing-masing pihak sehingga menghindari terjadinya kebohongan ataupenipuan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Temuan penelitian ini adalah keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkanpada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasanbahwa suami (termohon) terbukti telah melakukan perkawinan resmi dengan sengaja dimanatermohon mengaku hanya menikah siri, padahal termohon masih berstatus suami dari istripertama yang sah. Pertimbangan tersebut berdasarkan pasal 72 ayat (2) KHI yang padapokoknya menegaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonanpembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuanatau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Penipuan yang dimaksud, termasukdidalamnya penipuan mengenai status diri salah satu pihak yang dengan sengaja dilakukanketika mencapai tujuan tertentu. Melalui penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa dalam perkara pembatalanperkawinan No 960/Pdt.G/2016/PA.Btl. telah terjadi hal yang dapat dijadikan alasan untukdilakukannya pembatalan perkawinan, karena telah terjadi penipuan yang dilakukan olehtermohon terhadap pemohon mengenai status dirinya yang bertentangan dengan syarat-syaratperkawinan. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Ratio Decidendi ABSTRACT This study aims to find out the cancellation of marriage because there is no polygamy permit in the second marriage. The main questions that want to be answered through this research are (1) Does Ratio Decidendi Judge decide the case No960 / PDT.G / 2016 / PA.BTL does not conflict with marriage law?, (2) How can the first marriage be canceled in decision No. 960 / PDT .G / 2016 / PA. BTL regarding the position of the child, property and marriage? To answer the question, this study uses a normative juridical approach. Legal provisions require marriage to be carried out in advance of meeting the terms and conditions of marriage. One of the terms of marriage that must be fulfilled is the existence of an agreement which means that there must be honesty between each party who wants to enter into a marriage, including the truth of each party's identity, so as to avoid lying or fraud from one party that can cause harm to another party. . The findings of this study are marriage cancellation decisions based on consideration of legal facts that have been proven to be proven and sufficient reasons that the husband (the respondent) has been proven to have made an official marriage intentionally where he claimed to only marry a siri, even though the defendant was still a husband of the first legitimate husband. These considerations are based on Article 72 paragraph (2) of the KHI which on the other hand affirms that a husband or wife can apply for a cancellation of marriage if the marriage takes place during a marriage or misunderstanding about a husband or wife. The intended fraud, including fraud in the status of one of the parties who deliberately carried out when achieving a specific goal. Through this research a conclusion was made that in the case of marriage cancellation No. 960 / Pdt.G / 2016 / PA.Btl. there has been a matter which can be used as an excuse for the cancellation of marriage, because there has been a fraud committed by the applicant regarding his status which is contrary to the terms of the marriage. Keywords: Marriage Cancellation, Polygamy, Ratio Decidendi

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pembatalan Perkawinan, Poligami, Ratio Decidendi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Almas Mayumi Susanti
Date Deposited:	20 Sep 2018 04:24
Last Modified:	20 Sep 2018 04:24
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/2434

Actions (login required)

View Item

Downloads