Peranan Ojk Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Exchange Trade Fund Emas Akibat Kerugian Karena Keadaan Darurat.

Septiarum, Sabina Resti (2026) Peranan Ojk Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Exchange Trade Fund Emas Akibat Kerugian Karena Keadaan Darurat. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK.pdf Download (846kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (658kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | Request a copy
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 1.pdf Download (209kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (617kB)
	Text TURNITIN FULL TEXT .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text JURNAL SKRIPSI SABINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (678kB) | Request a copy

Abstract

Sektor keuangan nasional kini tengah berada pada titik balik transformasi besar bertujuan menciptakan sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global melalui pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Emas diposisikan bukan sekadar aset fisik pasif, melainkan instrumen finansial strategis yang mampu menggerakkan ekonomi nasional melalui hilirisasi komoditas dalam ekosistem bullion. Teknisnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2026 memperkenalkan instrumen Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai produk reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Namun, ketidakpastian ekonomi global memicu perilaku pasar irasional seperti panic selling dan krisis likuiditas mengancam stabilitas Nilai Aktiva Bersih (NAB) serta perlindungan hak perdata individu investor. Fenomena ini menuntut kerangka hukum yang kuat akibat bottleneck sistemik dan hambatan logistik dalam penukaran unit menjadi emas fisik di lapangan. Karakteristik yuridis paling fundamental dari ETF Emas adalah kewajiban manajer investasi untuk menempatkan sekurang-kurangnya 95% dari NAB pada aset emas dengan standar kemurnian tinggi (SNI atau LBMA) guna menjamin nilai tukar yang diakui secara global. Inovasi utama dalam struktur ini adalah penggunaan Electronic Gold Receipt (EGR) sebagai bukti kepemilikan emas elektronik yang secara tegas dikategorikan sebagai efek, sehingga memiliki legitimasi hukum yang setara dengan surat berharga lainnya. Perlindungan investor diperkokoh melalui prinsip pemisahan kekayaan (segregation of assets), di mana aset emas dalam portofolio dilarang dimasukkan ke dalam boedel pailit apabila lembaga pengelola mengalami kebangkrutan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang sesuai dengan karakteristik hukum pasar modal. Kesimpulannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan krusial melalui fungsi perlindungan preventif dan represif, termasuk penggunaan wewenang diskresioner untuk melakukan intervensi pasar seperti trading halt dalam kondisi darurat. Penyelesaian sengketa bagi investor diarahkan melalui mekanisme yang akuntabel seperti LAPS SJK serta jaring pengaman likuiditas berupa in-kind redemption guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang unit penyertaan

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	ETF Emas, Perlindungan Investor, Otoritas Jasa Keuangan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	S.H Resti Sabina
Date Deposited:	12 Oct 2026 02:26
Last Modified:	12 Oct 2026 02:26
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/24081

Actions (login required)

View Item

Downloads