PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN KORPORASI DALAM KESELAMATAN KERJA BIDANG KONSTRUKSI

Habajahan, Maxellino Manumpak Maleakhi (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN KORPORASI DALAM KESELAMATAN KERJA BIDANG KONSTRUKSI. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK .pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB) | Request a copy
	Text BAB II (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB) | Request a copy
	Text BAB III (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB) | Request a copy
	Text BAB IV (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSAKA.pdf Download (134kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI PERSEN.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB) | Request a copy
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text JURNAL (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian korporasi dalam keselamatan kerja di bidang kontruksi dilatarbelakangi dari meningkatnya angka kecelakaan kerja di Indonesia, yang menunjukkan bahwa penerapan K3 pada korporasi masih belum optimal, khususnya pada sektor konstruksi dan industri berisiko tinggi. Kasus kecelakaan kerja seperti ledakan tanur PT ITSS menunjukkan adanya dugaan kuat kelalaian prosedural, lemahnya pengawasan, serta kegagalan sistem manajemen keselamatan perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana penerapan sistem keselamatan kerja pada korporasi ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian korporasi dalam penerapan keselamatan kerja bedasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem keselamatan kerja pada banyak korporasi masih bersifat formalitas dan belum membentuk budaya keselamatan (safety culture) yang kuat. Pada kasus PT ITSS, ditemukan indikasi penyimpangan SOP K3, kegagalan melakukan tindakan pencegahan seperti emergency shutdown, lemahnya pengawasan teknis terhadap peralatan berbahaya, serta pelaksanaan SMK3 yang tidak efektif. Dari perspektif hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan melalui beberapa doktrin, antara lain teori identifikasi, pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), dan pertanggungjawaban berdasarkan budaya korporasi. Ketiganya menunjukkan bahwa kesalahan tidak hanya berada pada pekerja lapangan, melainkan pada struktur manajemen dan kebijakan perusahaan yang mengabaikan kewajiban perlindungan keselamatan kerja. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai menyediakan standar keselamatan, melakukan pengawasan, atau mengendalikan risiko kerja sesuai ketentuan hukum. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta pembinaan berkelanjutan untuk memastikan korporasi menjalankan kewajiban K3 secara menyeluruh.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban pidana, Kelalaian korporasi, keselamatan kerja
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	10 Habajahan Maxellino Manumpak Maleakhi
Date Deposited:	19 May 2026 03:29
Last Modified:	19 May 2026 03:29
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22722

Actions (login required)

View Item

Downloads