Febryanti, Lina (2026) PENYELESAIAN SENGKETA KERUSAKAN INFRASTRUKTUR BAWAH LAUT MILIK ESTONIA DAN FINLANDIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)
|
Text
ABSTRAK-1.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB) |
|
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB) |
|
|
Text
BAB 1-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB) |
|
|
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI 1 (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB) |
|
|
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
12034.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB) |
Abstract
ABSTRAK Perkembangan teknologi dan meningkatnya ketergantungan negara terhadap infrastruktur bawah laut menjadikan kabel dan pipa bawah laut sebagai sarana penting dalam mendukung sistem energi dan komunikasi lintas negara. Kerusakan infrastruktur bawah laut tidak hanya menimbulkan kerugian teknis dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum antarnegara. Salah satu contoh kasus adalah kerusakan kabel listrik bawah laut EstLink-2 yang menghubungkan Estonia dan Finlandia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Laut Baltik. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pengaturan hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap infrastruktur bawah laut. Penelitian ini membahas pengaturan perlindungan infrastruktur bawah laut berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Estonia serta Finlandia, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan apabila terjadi kerusakan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana hukum internasional dan hukum nasional kedua negara mengatur perlindungan infrastruktur bawah laut serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus lintas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum internasional dengan hukum nasional Estonia dan Finlandia dalam memberikan perlindungan terhadap infrastruktur bawah laut serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982, telah memberikan kerangka dasar perlindungan infrastruktur bawah laut, namun pengaturannya masih bersifat umum dan terbatas dalam aspek penegakan hukum. Sementara itu, hukum nasional Estonia dan Finlandia memberikan pengaturan yang lebih konkret melalui ketentuan pidana dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antarnegara untuk menjamin perlindungan dan penyelesaian sengketa infrastruktur bawah laut secara efektif. Kata Kunci: infrastruktur bawah laut, penyelesaian sengketa, hukum laut internasional, Estonia, Finlandia
| Item Type: | Tugas Akhir/Skripsi |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | infrastruktur bawah laut, penyelesaian sengketa, hukum laut internasional, Estonia, Finlandia |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Law Sciences Study Program |
| Depositing User: | 30 Lina UWKS |
| Date Deposited: | 27 Apr 2026 05:35 |
| Last Modified: | 27 Apr 2026 05:35 |
| URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22697 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year

