Sinkronisasi Aturan hukum Terhadap Tindakan Aborsi Pada Korban Pemerkosaan

Putri, Adistyana Aulia Wahyu (2026) Sinkronisasi Aturan hukum Terhadap Tindakan Aborsi Pada Korban Pemerkosaan. [Tugas Akhir/Skripsi] (Submitted)

	Text ABSTRAK.pdf Download (42MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (950kB)
	Text ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji regulasi aborsi pada korban pemerkosaan di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Latar belakangnya adalah meningkatnya kasus pemerkosaan yang berdampak fisik, psikologis, dan sosial pada korban perempuan, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, serta stigma sosial yang memperburuk kerentanan mereka. Aborsi ilegal sering menjadi pilihan berbahaya, sehingga regulasi kesehatan dan pidana perlu disinkronkan untuk melindungi hak korban. Rumusan masalah mencakup karakteristik tindakan aborsi yang diatur dalam kedua undang-undang, dan sinkronisasi aturan hukum antara Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait aborsi akibat pemerkosaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik aborsi dalam kedua undang-undang serta mengetahui harmonisasi aturannya. Metode penelitian bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer seperti kedua undang-undang tersebut, serta bahan sekunder seperti literatur, buku, dan pendapat ahli. Pembahasan menguraikan karakteristik aborsi sebagai tindakan medis yang dilarang namun diperbolehkan dalam kondisi terbatas, seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan, dengan perbedaan batas usia kehamilan 40 hari menurut Undang-Undang Kesehatan dan 14 minggu menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, persyaratan pelaksanaan oleh tenaga medis kompeten, dan sanksi pidana. Sinkronisasi yang kuat dalam larangan umum dan pengecualian, namun ada inkonsistensi dalam batas usia kehamilan dan detail prosedur yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesimpulan menyatakan bahwa kedua undang-undang sejalan dalam melarang aborsi namun memberikan pengecualian terbatas, dengan Undang-Undang Kesehatan sebagai Lex Specialis yang lebih menekankan aspek kesehatan, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana fokus pada pidana. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan keadilan. Kata Kunci: Aborsi, Sinkronisasi, Korban Pemerkosaaan.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Aborsi, Sinkronisasi, Korban Pemerkosaaan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Adistyana Aulia Wahyu Putri
Date Deposited:	27 Apr 2026 03:40
Last Modified:	27 Apr 2026 03:40
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22678

Actions (login required)

View Item

Downloads