PENGUATAN KOLABORASI ANTARA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

TANIAWAN, WELLEY (2026) PENGUATAN KOLABORASI ANTARA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (419kB)
	Text artikel.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text welley skripsi turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cek. %.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)

Abstract

Penelitian ini membahas penguatan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pemberantasan tindak pidana judi online, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan siber paling masif dan terorganisasi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran ribuan situs dan aplikasi judi online, aktivitas kejahatan ini terus berkembang melalui penggunaan server luar negeri, teknologi enkripsi, metode pembayaran digital, dan pola operasional jaringan yang sulit dilacak. Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU ITE, UU Kepolisian, dan ketentuan tindak pidana dalam KUHP, belum sepenuhnya memadai untuk membangun mekanisme kolaboratif yang kuat dan terintegrasi antara Komdigi sebagai pengawas konten digital dan Polri sebagai aparat penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Komdigi dan Polri, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi resmi tentang kebijakan penanggulangan judi online. Analisis dilakukan secara kualitatif-deduktif untuk menilai kecukupan norma dan implementasi kolaborasi antarlembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Komdigi–Polri belum optimal karena belum terdapat kerangka hukum terintegrasi yang mengatur pertukaran data digital, koordinasi investigatif, dan mekanisme pemutusan akses situs secara responsif. Diperlukan penyusunan standar operasional prosedur terpadu, integrasi sistem digital antar lembaga, dan penegasan batas kewenangan dalam pengawasan serta penyidikan tindak pidana judi online. Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi ruang gerak pelaku, dan memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Komdigi, Polri, Judi Online, Kolaborasi Kelembagaan, Penegakan Hukum Siber.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Welley Taniawan
Date Deposited:	21 May 2026 02:21
Last Modified:	21 May 2026 02:21
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22526

Actions (login required)

View Item

Downloads