Karakteristik Pemberian Abolisi Dalam Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia

Rahmadany, Adelia (2026) Karakteristik Pemberian Abolisi Dalam Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text SKRIPSI LENGKAP.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (868kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (294kB)
	Text KARAKTERISTIK PEMBERIAN ABOLISI DALAM PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text adelia skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text turnitine persen.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji karakteristik pemberian abolisi dalam praktik hukum tata negara di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dari masa Orde Lama hingga era Reformasi. Abolisi, sebagai hak prerogatif presiden, memiliki dasar konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, namun pelaksanaannya memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana karakteristik abolisi bervariasi di setiap periode pemerintahan, mulai dari instrumen stabilitas politik dan keamanan pada Orde Lama dan Baru, hingga tindakan hukum rekonsiliatif yang bersifat individual pada era Reformasi. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis prosedur pelaksanaan pemberian abolisi dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025 (kasus korupsi Tom Lembong) dan Keputusan Presiden No. 449 Tahun 1961 (kasus pemberontakan politik), untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah, artikel, dan karya tulis ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian dan keabsahan bahan hukum primer dan sekunder, serta relevansi Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1954 dengan kondisi hukum dan sosial saat ini. Penelitian ini juga menganalisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst terkait kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, untuk memahami pertimbangan hakim dan implikasi putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemberian abolisi sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan hukum pada setiap periode pemerintahan. Pada masa Orde Lama dan Baru, abolisi cenderung digunakan sebagai instrumen stabilitas politik dan keamanan, dengan kewenangan penuh berada di tangan presiden. Sementara pada era Reformasi, pemberian abolisi lebih menekankan pada tindakan hukum rekonsiliatif yang bersifat individual, dengan pertimbangan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa prosedur pemberian abolisi melibatkan inisiasi, pertimbangan Mahkamah Agung, persetujuan DPR, dan penerbitan Keputusan Presiden. Oleh karena itu, skripsi ini menyarankan perlunya pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif tentang abolisi dan amnesti, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian abolisi, serta penguatan peran dan independensi lembaga pengawas.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	FH Adelia Rahmadany
Date Deposited:	20 Apr 2026 04:16
Last Modified:	20 Apr 2026 04:16
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22483

Actions (login required)

View Item

Downloads