PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2025

Eka Pratiwi, Ananda (2026) PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2025. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text Cover - Daftar isi skripsi ananda eka.pdf Download (5MB)
	Text BAB 1 SKRIPSI ANANDA EKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB) | Request a copy
	Text BAB 2 SKRIPSI ANANDA EKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) | Request a copy
	Text BAB 3 SKRIPSI ANANDA EKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB) | Request a copy
	Text BAB 4 SKRIPSI ANANDA EKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB) | Request a copy
	Text DAFTAR BACAAN SKRIPSI ANANDA EKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB) | Request a copy
	Text TURNITIN 2 HALAMAN ANANDA EKA.pdf Download (68kB)
	Text TURNITIN SKRIPSI FULL ANANDA EKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (944kB) | Request a copy

Abstract

Fenomena pemberian amnesti oleh presiden kepada terpidana tindak korupsi melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan prerogatif Presiden dalam negara hukum Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai membutuhkan kajian akademik karena berhubungan langsung dengan prinsip legalitas, akuntabilitas kekuasaan eksekutif, serta konsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pemberian Amnesti terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025”. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis mekanisme dan syarat pemberian amnesti menurut hukum positif Indonesia, serta menilai kesesuaian Keppres 17/2025 dengan ketentuan konstitusional, undang-undang, dan praktik ketatanegaraan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, serta Keppres dan putusan pengadilan terkait; bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah, dan literatur hukum; serta bahan hukum tersier sebagai pendukung terminologis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap struktur kewenangan Presiden, prosedur administratif permohonan amnesti, serta pola historis pemberian amnesti di Indonesia. Seluruh bahan hukum kemudian disusun dan dibandingkan untuk menilai apakah Keppres 17/2025 telah sesuai dengan prinsip negara hukum, mekanisme checks and balances, dan asas-asas pemidanaan dalam konteks tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dalam Keppres 17/2025 telah memenuhi persyaratan prosedural sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, termasuk adanya pertimbangan DPR, verifikasi administratif, serta dasar hukum yang memadai. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh tiga kesimpulan utama, yaitu: pertama kewenangan amnesti tetap merupakan kewenangan konstitusional yang dibatasi oleh prinsip negara hukum sehingga Presiden tidak dapat menggunakannya secara bebas tanpa mekanisme pengawasan legislative, kedua secara normatif Keppres 17 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun objek amnesti berupa tindak pidana korupsi menimbulkan ketegangan antara aspek legalitas dan persepsi public, ketiga pemberian amnesti kepada pelaku korupsi harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian karena berpotensi mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi, legitimasi proses peradilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Negara Hukum, Prerogratif Presiden, Amnesti, Korupsi
Subjects:	A General Works > AS Academies and learned societies (General) A General Works > AZ History of Scholarship The Humanities
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Ananda Eka Pratiwi
Date Deposited:	16 Apr 2026 03:02
Last Modified:	16 Apr 2026 03:02
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22418

Actions (login required)

View Item

Downloads