AKBAR, MOCH NAUFAL FADHIL AKBAR (2026) PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN DISIPLIN MILITER PADA LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT. [Tugas Akhir/Skripsi]
|
Text
Cover - Daftar Isi Skripsi Naufal.pdf Download (6MB) |
|
|
Text
Bab 1 Skripsi Naufal.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB 2 naufal.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB 3 SKRIPSI NAUFAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB 4 SKRIPSI NAUFAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) | Request a copy |
|
|
Text
DAFTAR BACAAN SKRIPSI NAUFAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB) | Request a copy |
|
|
Text
TURNITIN SKRIPSI NAUFAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
JURNAL NAUFAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB) | Request a copy |
|
|
Text
TURNITIN SKRIPSI NAUFAL-1-2.pdf Download (96kB) |
Abstract
Penegakan disiplin militer merupakan unsur fundamental dalam menjaga profesionalitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Darat yang memiliki fungsi strategis dalam pertahanan negara. Sistem pertanggungjawaban administratif berperan penting sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran disiplin yang tidak memenuhi unsur pidana, namun tetap berdampak pada kepatuhan hierarki dan tata tertib militer. Studi ini menelaah bagaimana pertanggungjawaban administratif diterapkan dalam sistem pembinaan disiplin militer, termasuk kedudukan, prosedur, dan instrumen hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep pertanggungjawaban administratif dalam konteks hukum militer Indonesia. Sumber hukum yang dikaji mencakup Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peraturan Disiplin Militer, serta ketentuan internal TNI Angkatan Darat. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi efektivitas sistem administratif dalam menegakkan disiplin tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap rantai komando. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban administratif dalam lingkungan TNI Angkatan Darat telah berjalan melalui mekanisme pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin, namun masih terdapat kendala terkait konsistensi penerapan, transparansi proses, dan harmonisasi regulasi antara peraturan disiplin internal dengan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kerangka regulatif serta penguatan kapasitas aparat pembina disiplin agar penegakan disiplin militer dapat berlangsung secara lebih proporsional, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip good governance dalam institusi pertahanan. Kata Kunci: Disiplin Militer, Pertanggungjawaban Administratif, TNI Angkatan Darat, Hukum Militer, Penegakan Hukum.
| Item Type: | Tugas Akhir/Skripsi |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Disiplin Militer, Pertanggungjawaban Administratif, TNI Angkatan Darat, Hukum Militer, Penegakan Hukum. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law |
| Depositing User: | Moch Naufal Fadhil Akbar |
| Date Deposited: | 13 Apr 2026 05:13 |
| Last Modified: | 13 Apr 2026 05:13 |
| URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22182 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year

