kriteria penentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan

Fitria, Ainul (2026) kriteria penentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text abstrak.pdf Download (6MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (575kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text revisi skripsi ainul fitria-1-12.pdf Download (197kB)
	Text revisi skripsi ainul fitria.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text link jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)

Abstract

abstrak Skripsi ini ditulis dengan judul “kriteria penentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan”. Terdapat hal yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi tata niaga timah dan kasus korupsi Duta Palma Group. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai kriteria penentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan. Tulisan ini juga memuat mengenai tinjauan terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada perkara korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi normatif melalui pendekatan metode perbandingan (Comparative Approach), dengan menggunakan sumber hukum primair dan sumber hukum sekunder, yang kemudian di analisa dengan menggunakan metode analisa sistematis yang mana berfokus terhadap sistem hukum sebagai sebuah struktur yang saling terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria untuk menentukan pidana pembayaran uang pengganti tidak dijelaskan lebih rinci dalam peraturan pokoknya yakni Pasal 18 UU TPK, akan tetapi kriteria tersebut dapat ditemukan dengan mengkonstruksi peraturan perundangan undangan yang lain seperti UU 17/2003 tentang keuangan negara, UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan negara, putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, UU No. 15/2006 tentang BPK, dan juga pasal-pasal lain dalam UU TPK Jo UU 20/2001. Serta dibutuhkan suatu pembaruan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b ataupun suatu peraturan baru yang mengakomodir ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan pidana uang pengganti agar terdapat kesetaraan dan pemahaman yang sama bagi hakim. Selain itu pemaknaan kata “diperoleh” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang tidak dijelaskan lebih lanjut, membuat hakim memiliki perbedaan dalam memahaminya. Kata kunci: Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Kerusakan Lingkungan.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Kerusakan Lingkungan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Ainul Fitria Fitria
Date Deposited:	31 Mar 2026 02:15
Last Modified:	31 Mar 2026 02:15
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22131

Actions (login required)

View Item

Downloads