PENCABUTAN LISTRIK DAN AIR OLEH PENGEMBANG AKIBAT TIDAK MEMBAYAR IURAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DI HUNIAN APARTEMEN

Djauhari, Frans Haryadi (2026) PENCABUTAN LISTRIK DAN AIR OLEH PENGEMBANG AKIBAT TIDAK MEMBAYAR IURAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DI HUNIAN APARTEMEN. Masters (S2) thesis, wijaya kusuma surabaya university.

	Text 01. judul dan ttd lengkap.pdf Download (572kB)
	Text 02. bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text 03. bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text 04. bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text 05. bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
	Text 06. daftar pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text 07. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
	Text Frans Tesis_Turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (697kB)
	Text Frans Tesis_Turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text revisi jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)

Abstract

Pencabutan atau pemutusan layanan listrik dan air oleh pengembang atau pengelola apartemen akibat tidak dibayarkannya iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) merupakan fenomena yang kerap menimbulkan sengketa antara penghuni dengan pengelola hunian vertikal. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak dasar penghuni sebagai konsumen serta batas kewenangan pengembang dalam mengelola apartemen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas tindakan pemutusan utilitas dasar yang dilakukan secara sepihak oleh pengembang atau pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pencabutan listrik dan air secara sepihak akibat tunggakan IPL dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), serta untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum pengembang atas tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan listrik dan air secara sepihak oleh pengembang atau pengelola apartemen tidak serta-merta dapat dibenarkan, meskipun terdapat kewajiban penghuni untuk membayar IPL. Tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan kelayakan hunian, serta bertentangan dengan asas proporsionalitas dan itikad baik. Oleh karena itu, pengembang atau pengelola tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan penagihan IPL melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tanpa menghilangkan hak dasar penghuni atas utilitas esensial. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Iuran Pemeliharaan Lingkungan, Hunian Apartemen

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Perbuatan Melawan Hukum, Iuran Pemeliharaan Lingkungan, Hunian Apartemen
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Frans Haryadi Djauhari UWKS
Date Deposited:	29 Apr 2026 03:13
Last Modified:	29 Apr 2026 03:13
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22116

Actions (login required)

View Item

Downloads