Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi terkait dengan Penghapusan Konten yang Mengancam Negara

Manullang, Williamson H (2017) Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi terkait dengan Penghapusan Konten yang Mengancam Negara. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Preview

Text abstract15.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRACT The rise of misuse of freedom of information through the media of technology has implications for the dissemination of various information and news which threatens the dignity and self-esteem of a person as well as various other matters, including the interests of the State. This phenomenon has the potential to threaten the existence of the State. on that basis, it is necessary to conduct a study entitled "The Status of Government Law in the Implementation of Communication and Information Associated with the Elimination of Content that Threatens State" aims: First understand the status of government law in the implementation of communication and information. Second, understand the authority of the government to eliminate the contents that threaten the State. This research method is normative law research. By analyzing the laws and regulations relating to research problems in the context of national law related to electronic issues. The comparative juridical approach is also conducted to compare comparisons with Statue Approach and conceptual approaches. The result of the analysis which can be made as a conclusion in this thesis of the legal status of the government in the implementation of communication and information related to the abolition of content threatening the State at this time is, prior to the enactment of UU ITE there are some statutory provisions related to the elimination of content threatening the State. Formulation policies in the ITE Law still require harmonization and synchronization both internally and externally, especially with international legal instruments related to information technology. Law enforcement efforts are not only limited to the enhancement of the capabilities, facilities and infrastructure of law enforcement officers but also accompanied by legal awareness of the community Keywords: Policy, Information Technology, Cyber Crime vi ABSTRAK Maraknya penyalahgunaan kebebasan informasi melalui media teknologi berimplikasi terhadap penyebaran berbagai informasi maupun pemberitaan yang bersifat mengancam martabat dan harga diri seseorang maupun berbagai hal lain, termasuk kepentingan Negara. Fenomena ini berpotensi mengancam eksistensi Negara. atas dasar itu perlu dilakukan penelitian yang berjudul "Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Terkait dengan Penghapusan Kontent yang Mengancam Negara" bertujuan : Pertama memahami kedudukan hukum pemerintah dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi. Kedua, memahami wewenang pemerintah untuk melakukan penghapusan terhadap kontent yng mengancam Negara. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif. Dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian dalam konteks hukum nasional yang terkait dengan masalah elektronik. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan Negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konsepsi (conceptual approach) Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis uu terhadap kedudukan hukum pemerintah dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi terkait dengan penghapusan content yang mengancam Negara saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang- undangan yang berhubungan dengan penghapusan content yang mengancam Negara. Kebijakan formulasi dalam UU ITE masih membutuhkan harmonisasilsinkronisasi baik secara internal maupun eksternal terutama dengan instrument hukum internasional terkait dengan teknologi informasi. Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas terhadap peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana aparat penegak hukum tetapi juga diiringi kesadaran hukum masyarakat Kata Kunci Kebijakan, Teknologi Informasi, Cyber Crime v

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Policy, Information Technology, Cyber Crime vi Kebijakan, Teknologi Informasi, Cyber Crime v
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	library uwks
Date Deposited:	16 Mar 2018 03:12
Last Modified:	16 Mar 2018 03:12
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/216

Actions (login required)

View Item

Downloads