PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN DISKRIMINASI RAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Fahmi, Fahmi Dwiki Angga Ramadhan (2025) PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN DISKRIMINASI RAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text Abstract.pdf Download (2MB)
	Text BAB I_.pdf Download (308kB)
	Text BAB II.pdf Download (313kB)
	Text BAB III.pdf Download (318kB)
	Text BAB IV.pdf Download (152kB)
	Text Skripsi Fahmi_21300014_Daftar Bacaan.pdf Download (254kB)
	Image IMG_4627.png Download (986kB)
	Text FIX _SKRIPSI_fAHMI (CEK TURNITIN).pdf Download (14MB)
	Text Artikel Fahmidwiki.pdf Download (353kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras dalam perspektif Pasal 244 dan 245 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, dampak, serta tantangan implementasi ketentuan pidana, khususnya Pasal 244 dan 245 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 KUHP, dalam menangani kasus-kasus diskriminasi ras di Indonesia. Penelitian ini juga mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi korban diskriminasi serta kontribusi hukum pidana dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Penelitian ini menelaah ketentuan normatif terutama Pasal 244 dan 245 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 244 dan 245 merupakan bentuk kemajuan hukum pidana Indonesia karena secara eksplisit mengatur diskriminasi ras sebagai tindak pidana dan memperkuat posisi korban dengan menjadikan motif diskriminatif sebagai faktor pemberat (aggravating factor). Namun, dalam implementasinya, pasal-pasal ini masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sosialisasi, serta kurangnya dukungan dari lembaga masyarakat sipil dalam pendampingan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi hukum pidana sebagai sarana represif, preventif, sekaligus edukatif dalam membentuk masyarakat yang adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Kata Kunci : Diskriminasi Ras, KUHP, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Diskriminasi Ras, KUHP, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 FahmiDwiki UWKS
Date Deposited:	05 Feb 2026 03:55
Last Modified:	05 Feb 2026 04:35
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/21370

Actions (login required)

View Item

Downloads