PENGATURAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN TAMBANG DAN PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN

hendriansyah, dimas (2025) PENGATURAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN TAMBANG DAN PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text 1.pdf Download (531kB)
	Text 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB) | Request a copy
	Text 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB) | Request a copy
	Text 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB) | Request a copy
	Text 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB) | Request a copy
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB) | Request a copy
	Text turnitin.pdf Download (59kB)
	Text TURNITIN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy
	Text JURNAL 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB) | Request a copy

Abstract

Dasar pemerintah membagi izin tambang kepada ormas keagamaan adalah kepedulian supaya ormas keagamaan bisa mandiri. Ormas keagamaan tidak mungkin memenuhi kriteria-kriteria yang wajib dimiliki untuk pertambangan. Pasal 83A ayat (4) yang mengatakan, kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali, yang memiliki arti ormas keagamaan mendirikan suatu badan usaha yang berbadan hukum dan ormas keagamaan tersebut harus memiliki saham mayoritas yakni minimal 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham perusahaan, sehingga ormas keagamaan wajib mendirikan suatu badan hukum agar dapat memenuhi Pasal 83A ayat (1) yang berbunyi, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan tentang pengelolaan tambang bagi organisasi masyarakat keagamaan dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan tambang bagi organisasi keagamaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum normatif dan jenis data pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan merupakan tujuan pelaksanaan kewenangan pemerintah. Kata prioritas inilah yang menjadi highlight karena penawaran tersebut tidak dilakukan dengan cara lelang seperti yang dilakukan WIUPK tidak prioritas dan tujuan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan seperti eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan atau konflik kepentingan, pengawasan yang dimaksud ini dapat dilakukan sedari awal melalui proses penerbitan perizinan, karena perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimililki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Organisasi Masyarakat Keagamaan, Minerba, Pengelolaan Tambang
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales K Law > KF United States Federal Law
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	30 dimas hendriansyah uwks
Date Deposited:	08 Oct 2025 03:44
Last Modified:	08 Oct 2025 03:44
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/21154

Actions (login required)

View Item

Downloads