Maharani, Tiara Putri (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANG GUNA MENDAPATKAN HAK DAN KEWAJIBAN SEACARA BERIMBANG SAAT PEMAGANGAN. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (824kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB) |
![]() |
Text
DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB) |
![]() |
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI 1 (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) |
![]() |
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI 2 (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB) |
![]() |
Text
Jurnal Tiara Putri_21300090 (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemagang guna mendapatkan hak dan kewajiban secara berimbang selama proses pemagangan. Konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, pengaturan mengenai pemagangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih menunjukkan permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengaturan terhadap status pemagang. Di latar belakangi oleh ketidakseimbangan hak dan kewajiban peserta magang yang sering kali mengalami eksploitasi dalam bentuk beban kerja tinggi tanpa kompensasi memadai. Ketidakjelasan pengaturan, terutama pada Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan potensi terjadinya eksploitasi terhadap hak dan kewajiban pemagang. Masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pemagang serta potensi eksploitasi yang disebabkan oleh ketidakjelasan pengaturan dan kejelasan status pemagang. Rumusan masalah mencakup pengaturan pemagangan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemagangan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemagang agar mendapatkan hak dan kewajiban secara berimbang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Metode Penelitian Hukum Normatif mengenai implementasi mengenai Undang-Undang pada setiap isu hukum. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih menunjukan permasalahan hukum berupa ketidakjelasan dalam hal pengaturan pemagangan, yang menjadi penyebab dalam hukum yaitu aturannya. Maka dari itu metode penelitian ini hukum normatif, karena yang menjadi masalah aturannya. Diperlukan revisi regulasi tentang pengaturan Pemagangan di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, agar pemagang tidak hanya menjadi sarana pelatihan tetapi juga memberikan keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini mencakup penguatan peran pengawasan ketenagakerjaan dan penyelarasan hierarki peraturan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif.
Item Type: | Tugas Akhir/Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Law Sciences Study Program |
Depositing User: | uwks Tiara Putri Maharani |
Date Deposited: | 05 May 2025 06:00 |
Last Modified: | 05 May 2025 06:00 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/20132 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year