PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK TIRINYA

Indriani, Najwa Erika Putri (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK TIRINYA. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK.pdf Download (407kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text Plagiasi 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB)
	Text Plagiasi 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	Text Karya Ilmiah Najwa.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya dengan menggunakan metode yuridis normative. Masalah ini menjadi sorotan karena melibatkan aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban melindungi masyarakat, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan. Dalam kasus ini pelaku menggunakan modus operandi berupa pemberian uang dan barang untuk membujuk korban, yang menujukkan adanya penyalahgunaan posisi dan ekploitasi kelemahan korban. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan penegakkan hukum yang tegas terhadap kejahatan seksual, khususnya ketika melibatkan pelaku dari institusi penegak hukum. Metode penelitian yuridis normatif diterapkan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 50 juta, yang dapat digantikan dengan hukuman kurungan selama 3 bulan apabila denda tidak dibayarkan. Selain itu, pelaku juga dikenai sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 juncto Pasal 12 Ayat (1) a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadap anggota polisi tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga administratif, untuk memberikan efek jera dan menegakkan integritas institusi kepolisian. Penelitian ini dih arapkan dapat memberikan panduan bagi penegak hukum dan masyarakat dalam memahami mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran berat, sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	uwks Najwa Indriani
Date Deposited:	06 May 2025 00:44
Last Modified:	06 May 2025 00:44
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/20114

Actions (login required)

View Item

Downloads