PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT TERKAIT DENGAN PROYEK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Madeline, Maria Tania (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT TERKAIT DENGAN PROYEK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK .pdf Download (745kB)
	Text BAB-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (753kB) | Request a copy
	Text BAB-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB-3.pdf Restricted to Repository staff only Download (579kB) | Request a copy
	Text BAB-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB) | Request a copy
	Text JURNAL PERSPEKTIF MARIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB) | Request a copy
	Text PRESENTASE PLAGIASI.pdf Download (171kB)
	Text PROPOSAL SKRIPSI TANPA COVER.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pelaksanaan proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan metode penelitian normatif. Permasalahan utama yang dibahas meliputi: bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah terkait pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaturan hukum terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, termasuk prosedur pengakuan dan syarat-syarat pengesahan tanah ulayat sebagai bagian dari hak masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini membahas landasan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk tahapan prosedur, langkah-langkah yang harus dipenuhi, dan penyelesaian sengketa yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan yuridis terhadap hak-hak masyarakat adat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan masih sering menimbulkan konflik. Konflik tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kepentingan pembangunan dengan penghormatan atas hak masyarakat adat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah, serta litigasi melalui jalur pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak masyarakat adat guna memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat adat, Pengadaan tanah.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	maria tania madeline
Date Deposited:	15 Apr 2025 06:43
Last Modified:	15 Apr 2025 06:43
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/20023

Actions (login required)

View Item

Downloads