POLITIK HUKUM KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI DUMPING BAGI INDUSTRI KERAMIK TERHADAP IMPOR UBIN KERAMIK

Anton, Kevin Gerry (2025) POLITIK HUKUM KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI DUMPING BAGI INDUSTRI KERAMIK TERHADAP IMPOR UBIN KERAMIK. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK KEVIN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I KEVIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text BAB II KEVIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text BAB III KEVIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text BAB IV KEVIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text DAFTAR BACAAN KEVIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text TURNTIN PERSEN KEVIN-73-85.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)
	Text TURNTIN TEKS KEVIN-1-72.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text Jurnal Politik Hukum Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Bagi Industri Keramik Terhadap Impor Ubin Ker.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)

Abstract

Perkembangan pada jalur perdagangan adalah salah satu dampak dari globalisasi pada bidang perdagangan, contohnya adalah praktik dagang diantara negara atau perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan ternyata tidak saja menimbulkan keuntungan bagi sistem perdagangan antar negara, dampak negative pun berupa bangkrutnya industri nasional merupakan sebuah hal yang tidak terelakan, dengan adanya praktik unfair trades yaitu Dumping, kegiatan dumping sendiri memiliki arti dimana ketika suatu negara menjalankan kegiatan jual beli dengan menjual barang dengan tarif yang lebih murah dari yang telah ditetapkan, dan hal tersebut menyebabkan pengusaha lokal mengalami kebangkrutan, dalam contoh kasus yang ditulis penulis adalah pengusaha ubin keramik lokal, akan tetaapi hal tersebut dapat dicegah dengan politik hukum legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara dan dalam hal ini dengan ekuasaan diskresi (discretionary of power) sendiri dapat diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang diharapkan denga adanya diskresi ini pemerintah dapat membuat sebuah hukum atau kebijakan yang dapat menurunkan praktik dumping khususnya dumping ubin keramik di Indonesia

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Kevin Gerry Anton
Date Deposited:	25 Apr 2025 02:48
Last Modified:	25 Apr 2025 02:48
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/20016

Actions (login required)

View Item

Downloads