KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Hutagalung, Josua James Davidson (2025) KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK.pdf Download (46kB)
	Text Bab 1.docx Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Bab 2.docx Restricted to Repository staff only Download (34kB)
	Text Bab 3.docx Restricted to Repository staff only Download (23kB)
	Text Bab 4.docx Restricted to Repository staff only Download (7kB)
	Text turnitin.html Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text Daftar pustaka.docx Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text Jurnal.docx Restricted to Repository staff only Download (6kB)
	Text SKRIPSI FULL.docx Restricted to Repository staff only Download (239kB)

Abstract

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan dalam ranah hukum pidana, khususnya terkait dengan efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Asas pembuktian terbalik, yang memungkinkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah, bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang sering kali dilakukan dengan cara-cara yang sangat cerdik dan tersembunyi. Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya dihadapkan pada kewajiban membuktikan perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada pembuktian asal-usul kekayaan yang diperoleh oleh tersangka, yang seringkali sulit dibuktikan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada aspek legalitas dan implikasi praktisnya dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta praktik penerapannya dalam kasus-kasus korupsi, ditemukan bahwa penerapan asas ini memberikan tantangan dan peluang yang signifikan bagi aparat penegak hukum. Meskipun terdapat kontroversi terkait dengan prinsip "due process of law", penerapan asas pembuktian terbalik dianggap efektif dalam mempercepat proses pembuktian dan meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelaku korupsi, terutama di tingkat yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan asas pembuktian terbalik ini telah memberikan kemajuan dalam pemberantasan korupsi, namun masih terdapat beberapa hambatan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pelaksanaan di lapangan, seperti kesulitan dalam hal pengumpulan bukti dan pembuktian asal-usul kekayaan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta perbaikan dalam sistem peradilan untuk memastikan penerapan asas ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kata kunci: asas pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, Indonesia, hak asasi manusia.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Josua James Hutagalung
Date Deposited:	24 Apr 2025 04:57
Last Modified:	24 Apr 2025 04:57
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19987

Actions (login required)

View Item

Downloads