PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR OBAT DAFTAR G YANG MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng)

FITRIANI, NABILA (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR OBAT DAFTAR G YANG MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng). [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK.pdf Download (587kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) | Request a copy
	Text PRESENTASE PLAGIASI NABILA.pdf Download (32kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI NABILA.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy
	Text JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRACT: The research, entitled Criminal Liability Against Distributors of Prescription Drug Who Have Distribution Permits (Study of Decision Number: 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng), aims to determine the application of legal sanctions in Decision Number 76/Pid. Sus/2022/PN. Wng. This study applies a normative method and uses a judicial case study approach of case number 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng as seen from the applicable regulations (statute approach). The results of this study The judge's legal considerations in decision number 76/Pid.Sus/2022/PN.Wng are by the existing legal facts and the imposition of criminal witnesses is considered appropriate in using Article 197 as amended in paragraph 11 of Article 60 number 10 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation regarding amendments to Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning health because the perpetrator has committed a criminal act of drug trafficking who does not have a business license. If the decision is associated with Law Number 17 of 2023 concerning Health, the article applied to the case that is almost the same as this case is Article 435 jo. Article 138 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. According to the author, the judge's verdict in this case is still relatively low considering the criminal threat in articles 435 and 436 of Law Number 17 of 2023. This study concludes that the perpetrators of the crime of distributing Prescription Drug without a distribution permit were sentenced to a criminal offense that had violated Article 197 jo. Article 106 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning health. Keywords: Pharmaceutical Crimes, Prescription Drug, Criminal Liability , Criminal Charge. ABSTRAK: Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Daftar G Yang Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng) bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum dalam Putusan Nomor 76/Pid. Sus/2022/PN. Wng. Penelitian ini menerapkan metode normatif dan menggunakan pendekatan studi kasus (judicial case study) perkara nomor 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng yang dilihat dari peraturan yang berlaku (statute approach). Hasil dari penelitian ini Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan penjatuhan saksi pidana dinilai telah tepat dalam menggunakan Pasal 197 sebagaimana diubah dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan karena pelaku telah melakukan perbuatan pidana peredaran obat yang tidak memiliki izin berusaha. Apabila putusan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal yang diterapkan pada perkara yang hampir sama dengan perkara ini adalah Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut penulis putusan hakim dalam perkara ini tergolong masih rendah mengingat ancaman pidana dalam pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pengedar obat daftar G tanpa izin edar dijatuhi pidana yang telah melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kata Kunci : Kejahatan Farmasi, Obat Daftar G, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Kejahatan Farmasi, Obat Daftar G, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	uwks Nabila Fitriani
Date Deposited:	23 Apr 2025 03:13
Last Modified:	23 Apr 2025 03:13
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19920

Actions (login required)

View Item

Downloads