Hamdi, Ibrahim (2024) PROBLEMATIKA BIAYA RETRIBUSI DAN PELEPASAN TANAH ASET SERTIFIKAT HIJAU DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 (Analisis Sengketa Penguasaan dan Pelepasan Tanah Aset Sertifikat Hijau di Kota Surabaya). Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
Text
ABSTRAK IBRAHIM.pdf Download (241kB) |
|
Text
BAB O1.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB) |
|
Text
BAB O2.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB) |
|
Text
BAB O3.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB) |
|
Text
BAB O4.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB) |
|
Text
CEK PLAGIASI %.pdf Download (52kB) |
|
Text
CEK PLAGIASI Ibrahim Hamdi.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB) |
|
Text
Jurnal in English Ibrahim.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB) |
Abstract
Kota Surabaya sebagai salah satu Kota yang diberikan hak istimewa oleh negara untuk mengelola sebaik mungkin aset atau kekayaan negara guna mensejahterakan rakyat atau warganegara, semestinya berpikir panjang dalam membuat kebijakan serta menyelesaikan berbagai konflik yang disebabkan, termasuk permasalah mengenai Surat Hijau. Hal ini dikarenakan tanah negara secara prinsip merupakan aset negara dan sepenuhnya menjadi kekuasaan negara, selain itu secara konstitusional adalah untuk pemenuhan terhadap terjaminnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang telah memegang hak pengelolaan diberikan kewengan untuk menyerahkan bagian tanah yang di kelola kepada pihak ketiga, terlebih warga Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika biaya retribusi dan pelepasan tanah aset sertifikat hijau dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 serta bagaimana upaya hukum dalam sengketa penguasaan dan pelepasan tanah aset sertifikat hijau perspektif Teori Negara Hukum Kesejahteraan (welfare state). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer serta sekunder. Analisis data yang digunakan adalah pengklasifikasian bahan-bahan sejenis dan mengolahnya secara komprehensif sehingga dengan langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan penyelesaian penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, problematika biaya retribusi dan pelepasan tanah aset sertifikat hijau dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 bahwa pihak Pemerintah Kota Surabaya menetapkan beberapa syarat yang agak ketat untuk menyerahkan asetnya, sehingga warga Kota Surabaya pun enggan memenuhi beberapa persyaratan tersebut. Salah satu syarat yang dilayangkan dalam izin pelepasan tanah aset sertifikat hijau adalah masyarakat wajib membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kota Surabaya atas kerugian sebesar nilai NJOP (Harga Jual Kena Pajak) harta benda. Kedua, upaya hukum dalam sengketa penguasaan dan pelepasan tanah aset sertifikat hijau perspektif Teori Negara Hukum Kesejahteraan yaitu pihak Pemerintah Kota Surabaya menetapkan beberapa syarat yang agak ketat dan memberatkan warga masyarakat untuk menyerahkan asetnya, sehingga warga Kota Surabaya pun enggan memenuhi beberapa persyaratan tersebut. Jadi saat ini warga Kota Surabaya harus membayar biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan memperbarui sertifikat hijau setiap 5 (lima) tahun sekali. Kata Kunci: Biaya retribusi, Sertifikat Hijau, Peleapasan, Surabaya
Item Type: | Thesis (Masters (S2)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Biaya retribusi, Sertifikat Hijau, Peleapasan, Surabaya |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program |
Depositing User: | Supriyo . |
Date Deposited: | 15 Oct 2024 09:38 |
Last Modified: | 15 Oct 2024 09:38 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19387 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year