PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYIMPANAN BARANG SITAAN

Hafid, Muhammad (2024) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYIMPANAN BARANG SITAAN. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text abstrak hafid.pdf Download (692kB)
	Text Bab.01.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text Bab.02.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text Bab.03.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB)
	Text Bab.04.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text Daf Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text Cek Persentase Hafid.pdf Download (15kB)
	Text cek plagiasi full hafid.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)

Abstract

Polemik mengenai tata kota terhadap pedagang kaki lima telah menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kota maupun Kota, tidak terkecuali di Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto yang menginginkan kotanya terlihat lebih indah dan rapi, terkendala dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan pada daerah pedestrian dan ruang hijau. Satpol PP merupakan perwakilan dari pemerintah yang mempunyai tugas sebagai penegak dari peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Mereka merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Seringkali petugas Satpol PP berjibaku dengan pedagang karena pedagang merasa dirugikan atas perlakuan Satpol PP. Perlakuan tersebut dapat berupa penyitaan barang milik PKL, padahal penyitaan hanya dapat dilakukan ketika pelaku telah berbuat sebuah kejahatan bukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Satpol PP dapat menyita barang milik PKL dan bagaimana prosedur Satpol PP dalam menertiban PKL.Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendektan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 beserta peraturan yang terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian wewenang Satpol PP dalam menyita barang PKL di Kota Mojokerto ada 2 (dua), yakni Satpol PP tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan barang milik PKL, dikarenakan berjualan bukan merupakan perbuatan pidana dan Penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui proses yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto. Perlu adanya kajian lebih lanjut dari Pemerintah mengenai definisi penyitaan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto, sehingga tidak terjadi kekaburan aturan mengenai penyitaan yang dimaksud oleh Satpol PP. Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),pedagang Kaki Lima (PKL), Pertanggungjawaban Hukum, Penyitaan

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),pedagang Kaki Lima (PKL), Pertanggungjawaban Hukum, Penyitaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	Supriyo .
Date Deposited:	15 Oct 2024 10:38
Last Modified:	15 Oct 2024 10:38
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19330

Actions (login required)

View Item

Downloads