PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LUBER JURDIL DI KABUPATEN PAMEKASAN

Faisol, A. (2024) PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LUBER JURDIL DI KABUPATEN PAMEKASAN. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text abstrak-faisol.pdf Download (601kB)
	Text Bab 1 Faisol.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text Bab 2 Faisol.pdf Restricted to Repository staff only Download (574kB)
	Text Bab 3 Faisol.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text Bab 4 Faisol.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Daftar Pustaka Faisol.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	Text cek % faisol.pdf Download (10kB)
	Text CEK PLAGIASI FULL FAISOL.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	Text JURNAL FAISOL.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)

Abstract

Pelanggaran dan penegakan kode etik terhadap komisi pemilihan umum dalam rangka menciptakan luber jurdil di kabupaten pamekasan adalah proses pemilihan umum sebagai sarana demokrasi langsung yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih wakil-wakilnya secara bebas dan adil dalam mengisi jabatan-jabatan politik dan publik, dengan menggunakan isu hukum bentuk-bentuk pelanggaran kode etik pemilihan umum oleh penyelenggara pemilihan umum menuju pelaksanaan luber jurdil di kabupaten pamekasan dan penegakan kode etik pemilihan umum oleh DKPP menuju pelaksaan pemilu luber jurdil di kabupaten pamekasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan denga menelaah aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan menggunakan pendekatan fakta yang diproleh data primer dan data skunder yang diproleh dari dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diproleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan dalam peneltian ini dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam konteks tahapan dari pebentukan PPK, Pembentukan PPS, pembentukan Pengawas, serta pelanggaran dari penyelenggara pemilu tidak di tindak tegas serta dibiarkan karena pelanggaran yang dilakukan masif, sistematis dan tersetruktur, dan Penegakan yang dilakukan oleh di DKPP sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 hanya dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum yang melakukan mengubah C hasil, kemudia selain itu pada PPK kecamatan Larangan dan Kecamatan Proppo. Padahal banyak pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilihan umum akan tetapi tidak ditindak dan dilakukan proses sebagaimana undang-undang mengatur. Kata kunci : Pelanggaran kode etik, Penegakan Kode etik

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Pelanggaran kode etik, Penegakan Kode etik
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	Supriyo .
Date Deposited:	10 Oct 2024 04:21
Last Modified:	10 Oct 2024 04:21
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19328

Actions (login required)

View Item

Downloads