KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI PADA KONSTITUSI INDONESIA

Pamungkaz, Billyco Windy (2024) KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI PADA KONSTITUSI INDONESIA. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text Abstrak fix billy.pdf Download (875kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text daftar pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text CEK PERSENTASE.pdf Download (13kB)
	Text cek plagiasi full.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislatif pada konstitusi Indonesia, hal ini menjadi pokok utama pembahasan pada tesis ini. Berdasarkan judul tersebut penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi berdasarkan konstitusi dan bagaimana batasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal perancangan Undang-Undang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu proses penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini mengkaji dengan cara mengumpulkan berbagai data sekunder seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis memakai Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menganalisa objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama Kedudukan DPD dalam fungsi legislasi berdasarkan konstitusi yaitu sebagai Lembaga negara legislasi yang mengimbangi fungsi dari DPR, hal ini dibuktikan bahwa DPR selalu menjalankan fungsingnya secara berkesinambungan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), baik dalam hal Rancangan Undang-Undang sampai pelaksanaan Undang-Undang. Kedua bahwa Batasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal Perancangan Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya bisa menyerahkan usul rancangan Undang-Undang terkait permasalahan tertentu, seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pajak, APBN, pendidikan, dan agama. Kata kunci: Kedudukan DPD, Batas Kewenangan DPD, dan Konstitusi.

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Kedudukan DPD, Batas Kewenangan DPD, dan Konstitusi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	Supriyo .
Date Deposited:	10 Oct 2024 03:40
Last Modified:	10 Oct 2024 03:40
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19326

Actions (login required)

View Item

Downloads