silitonga, adrianus owen (2024) PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
Text
ABSTRAK ADRIANUS.pdf Download (592kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB) |
|
Text
BAB lll.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) |
|
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI KE 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB) |
|
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Download (192kB) |
|
Text
ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB) |
Abstract
ABSTRAK Kemajuan cepat teknologi blockchain dan aset digital telah membuat perdagangan mata uang kripto (Cryptocurrency) menjadi fenomena global yang penting, termasuk di Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan kripto, kebutuhan akan regulasi dan kebijakan perpajakan yang jelas dan menyeluruh semakin mendesak. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi investor, serta memaksimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengenaan pajak atas perdagangan kripto di Indonesia. Studi ini mencakup penilaian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai otoritas yang mengawasi perdagangan kripto di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan perpajakan kripto, seperti isu penilaian aset kripto yang fluktuatif, pelaporan transaksi, pengenaan pajak atas keuntungan, serta penegakan hukum dalam pasar yang relatif baru dan masih kurang dipahami oleh masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mulai mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatur perdagangan dan perpajakan kripto, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan yang ada. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya harmonisasi antar-peraturan, kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai kepada masyarakat dan pelaku bisnis terkait kewajiban perpajakan, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di tengah tingginya volatilitas dan anonimitas transaksi kripto. Selain itu, kompleksitas teknologi blockchain dan sifat unik mata uang kripto semakin memperumit upaya untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengenaan pajak perdagangan kripto di Indonesia perlu diperkuat melalui pengembangan peraturan yang lebih spesifik, rinci, dan adaptif terhadap dinamika pasar kripto yang cepat berubah. Upaya ini perlu didukung oleh peningkatan kapasitas institusi terkait dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antar-lembaga, serta kerjasama internasional untuk menangani tantangan lintas batas. Implementasi kebijakan yang lebih kuat dan komprehensif tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga akan mendukung stabilitas pasar kripto di Indonesia serta melindungi kepentingan investor. Rekomendasi kebijakan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi pengembangan kerangka regulasi yang lebih fleksibel, peningkatan sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat, serta penguatan kerjasama antar-lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional. Kata Kunci: Perdagangan Cryptocurrency ,pajak
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | : Perdagangan Cryptocurrency ,pajak |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Law Sciences Study Program |
Depositing User: | 30 Adrianus owen silitonga Uwks |
Date Deposited: | 02 Oct 2024 05:54 |
Last Modified: | 02 Oct 2024 05:54 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19254 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year