PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BALIHO ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Novianto, Mochamad Wahyu (2024) PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BALIHO ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text abstrak skripsi nopan.pdf Download (2MB)
	Text BAB 1 skripsi nopan.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text BAB II skripsi nopan.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text BAB III skripsi nopan.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text BAB IV skripsi nopan.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi nopan.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)
	Text lampiran skripsi nopan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text laporan cek plagiasi 1 .pdf Download (50kB)
	Text BAB I - 4 NOPAN FIX CEK.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB)
	Text JURNAL_NOVAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (686kB)

Abstract

Penelitian Perkembangan industri periklanan yang pesat telah membawa dampak positif seiring dengan meningkatnya aktivitas pemasaran dan komunikasi di berbagai sektor. Namun, fenomena baliho ilegal menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur baliho ilegal dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, yang memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan baliho ilegal di Kota Surabaya. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan, dokumen hukum, dan wawancara dengan pihak terkait di Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi permasalahan baliho ilegal. Penyelenggaraan reklame diatur dengan ketat melalui mekanisme izin dan perijinan, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar. Pemerintah Kota Surabaya juga mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif, seperti sosialisasi peraturan, untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur baliho ilegal tidaklah ringan. Adanya faktor-faktor eksternal, seperti minimnya kesadaran masyarakat, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan keberadaan praktik korupsi di sektor ini, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pengaturan reklame yang efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk lebih memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame ilegal, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya patuh terhadap peraturan, dan memperkuat kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, pihak swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan publik yang bersih dan tertib. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya pencegahan korupsi dalam pengawasan reklame di Kota Surabaya. Kata Kunci : Baliho Ilegal, Peran Pemerintah, Perda

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Mochamad Wahyu Novianto
Date Deposited:	12 Dec 2024 06:38
Last Modified:	12 Dec 2024 06:38
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/18993

Actions (login required)

View Item

Downloads