Shafira, Ananda Diva (2024) BENTUK PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KDRT SURABAYA RAYA. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
Text
ABSTRAK.pdf Download (548kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (319kB) |
|
Text
BAB II.pdf Download (111kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (506kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (96kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (133kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (962kB) |
|
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI 1.pdf Download (11MB) |
|
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI 2.pdf Download (29kB) |
|
Text
ARTIKEL.pdf Download (843kB) |
Abstract
KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) adalah pelanggaran hak perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT menyatakan KDRT sebagai tindakan yang menyebabkan kesengsaraan seksual, psikologis, fisik, ataupun pelantaran rumah tangga. Meski telah dimuatkan pada perundang-undangan, masalah KDRT dan ketidaksetaraan gender terus menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Penanganan serius dan terintegrasi diperlukan utnuk mencapai masyarakat yang adil dan setara. Sebagai respons, Pemerintah Kota Surabaya mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai upaya pencegahan KDRT. Meskipun telah dilaksanakan sesuai prosedur, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan KDRT tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena minimnya respon masyarakat. Rumusan masalah pertama mengkaji terkait upaya Puspaga dalam implementasi UU PKDRT. Penelitian menggunakan metode deskriptid kualittif untuk menggali faktor pendukung, penghambat serta yang paling dominan dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menyoroti dominasi faktor penghambat, termasuk kurangnya respons masyarakat. Faktor pendukung melibatkan dukungan dari pihak terkait. Kesimpulan menunjukkan bahwa Puspaga, sebagai upaya pencegahan KDRT, melibatkan teori implementasi kebijakan milik Edward III. Saran penelitian mencakup langkah-langkah konkret seperti pelatihan dan sosialisasi rutin, pemahaman fasilitator, kampanye edukasi KDRT, kegiatan partisipatif warga, serta monitoring efektivitas program dan forum parsitipasi masyarakat. Implementasi UU PKDRT memerlukan upaya kolaboratif dan perubahan sikap masyarakat guna memunculkan lingkungan yang setara juga aman untuk semua individu.
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JC Political theory J Political Science > JS Local government Municipal government |
Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > Polotical Science Study Program |
Depositing User: | Ananda Diva Shafira |
Date Deposited: | 18 Apr 2024 06:50 |
Last Modified: | 18 Apr 2024 06:50 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/18057 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year