ASPEK KEADILAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Novandi, Dwi Putra (2024) ASPEK KEADILAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Masters (S2) thesis, University Of Wijaya Kusuma.

	Text ABSTRAK.pdf Download (589kB)
	Text BAB I.pdf Download (745kB)
	Text BAB II.pdf Download (390kB)
	Text BAB III.pdf Download (384kB)
	Text BAB IV.pdf Download (220kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (40kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Download (475kB)
	Text ARTIKEL Novandi.pdf Download (229kB)

Abstract

Kajian hukum terhadap perkara tindak pidana narkotika sebenarnya sangatlah penting terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya terkait dengan hukum acara pidana. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 mengatur tentang hakim dapat memutus perkara tindak pidana narkotika diluar dakwaan dengan menyimpangi pidana minimum khusus terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Menurut penulis hal ini bertentangan dengan Pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Hakim diharuskan memutus sesuai dakwaan dari Penuntut Umum sedangkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut membolehkan hakim memberikan pertimbangan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan adalah terkait kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung terhadap pemenuhan aspek tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif dengan konsep metode pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus dengan analisis yang menitikberatkan pada teori hukum pidana dan perarturan hukum positif yang relevan dihubungkan dengan studi kasus yang ada. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen, penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuatan mengikat SEMA berlaku sebagai peraturan pedoman yang sifatnya internal bagi kalangan hakim serta dipat dijadikan acuan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika. Kesimpangsiuran bagi para Penegak Hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri mengenai aturan manakah yang harus ditaati sebagai pedoman penyelesaian perkara Narkotika otomatis berdampak pada aspek pemenuhan tujuan hukum yaitu aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Novandi Dwi Putra Jazil
Date Deposited:	04 Jul 2024 02:35
Last Modified:	04 Jul 2024 02:35
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/17989

Actions (login required)

View Item

Downloads