PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU ORDERAN FIKTIF MAKANAN PADA OJEK ONLINE (Studi Putusan Nomor : 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

Wibowo, Fiqi Julian Ferdyasha (2024) PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU ORDERAN FIKTIF MAKANAN PADA OJEK ONLINE (Studi Putusan Nomor : 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr). [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text Lampiran Putusan No. 1597_pid.sus_2019_pn_jkt.utr_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text Cek Plagiasi 1.pdf Download (33kB)
	Text Cek Plagiasi 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	Text Jurnal Fiqi Julian Ferdyasha Wibowo_20300127.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)

Abstract

ABSTRAK Berbagai kasus tindak pidana orderan fiktif makanan pada ojek online kerap memunculkan kontroversi, pasalnya belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara ekplisit. Hal ini sangat berpengaruh saat pengambilan putusan dalam proses persidangan. Dalam hal ini maka diangkat sebuah Penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Orderan Fiktif Makanan Pada Ojek Online (Studi Kasus Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah putusan dalam perkara Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr yang diputus majelis hakim sudah tepat. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Pendekatan Perundang-undnangan (Statue Approach) dan juga menggunakan metode penelitian melalui pendektan konseptual (Conseptual Approach) yang merupakan pendekatan yang dicapai untuk mengkaji perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang akan dihadapi. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tergambar bahwasannya perbuatan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah tepenuhi unsur-unsurnya, demikian dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga terpenuhi. Dari kedua dakwaan tersebut yakni dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua majelis hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Namun menurut penulis dalam analisa yang tergambar dalam analisa penulis majelis hakim dalam memilih putusan menggunakan Pasal 35 tersebut tidak tepat. Majelis hakim juga harus mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut. Karena pada dasarnya Pasal 35 Undang-Undang tersebut tidak sejalan dengan kepentingan para pelapor yaitu terkait dengan tindak pidana orderan fiktifnya. Sehingga pada semestinya amar putusan terdakwa melanggar Pasal 28 ayat (1). Kata Kunci: Orderan Fiktif, Ojek Online, Putusan ABSTRACT Various cases of criminal acts of fictitious food orders on online motorcycle taxis often raise controversy, because there are no regulations or laws and regulations that regulate them explicitly. This is very influential when making decisions in the trial process. In this case, a study entitled "The Application of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law Against the Perpetrators of Fictitious Food Orders on Online Ojek (Case Study Number 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr) was raised, which aims to find out whether the decision in case Number 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr decided by the panel of judges was correct. The method used in writing this research is by using the research method of the Legislative Approach (Statue Approach) and also using a research method through a conceptual approach (Conceptual Approach) which is an approach that is achieved to examine legislation related to the issues to be faced. That based on the results of the examination at trial, it is illustrated that the acts in Article 35 of Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions have fulfilled their elements, as well as Article 28 paragraph (1) of the Law. From the two charges, namely the first alternative charge and the second alternative charge, the panel of judges was given the freedom to make a decision on the case. However, according to the author in the analysis described in the author's analysis, the panel of judges in choosing a decision using Article 35 was not appropriate. The panel of judges must also consider the defendant's actions in Article 28 paragraph (1) of the law. Because basically Article 35 of the Law is not in line with the interests of the complainants, namely related to the criminal act of fictitious orders. So that the verdict of the defendant should violate Article 28 paragraph (1). Keywords: Fictitious Order, Online Motorcycle Taxi, Verdict

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Fictitious Order, Online Motorcycle Taxi, Verdict Orderan Fiktif, Ojek Online, Putusan
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales K Law > KF United States Federal Law
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Fiqi Julian Ferdyasha Wibowo UWKS
Date Deposited:	14 Jun 2024 04:02
Last Modified:	14 Jun 2024 04:02
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/17970

Actions (login required)

View Item

Downloads