TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG

NDOY, JULIO (2924) TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG. Bachelor (S1) thesis, WIJAYA KUSUMA SURABAYA UNIVERSITY.

	Text 1. ABSRTAK.pdf Download (645kB)
	Text 2. BAB 1.pdf Download (216kB)
	Text 3. BAB 2.pdf Download (107kB)
	Text 4. BAB 3.pdf Download (156kB)
	Text 5. BAB 4.pdf Download (15kB)
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB)
	Text 7. CEK PLAGIASI.pdf Download (234kB)
	Text 8. CEK PLAGIASI FULL.pdf Download (10MB)
	Text 9. ARTIKEL.pdf Download (226kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dalam Kegiatan Reklamasi Tambang bertujuan pertama untuk menjelaskan reklamasi dan pascatambang menurut peraturan perundang-undangan. Kedua untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi tambang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana penulisan skripsi ini menelaah undang-undang dan regulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewajiban reklamasi pada lahan bekas tambang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Petunjuk dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pacatambang tidak secara jelas ditegaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sehingga UU Minerba belum memiliki aturan pelaksana yang jelas. Dalam mengatasi terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaan UU minerba, maka sesuai doktrin hukum yang berlaku, pelaksanaan UU Minerba mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan secara sistematis bentuk tanggung jawab pemegang IUP/IUPK yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pemerintah perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang dengan Peraturan Pemerintah baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kejelasan, mencegah pelanggaran dalam penerapan UU Minerba, serta tidak terjadi penafsiran-penafsiran liar dalam prosedur atau pelaksanaan UU Minerba. . Kata Kunci: reklamasi dan pascatambang, UU Minerba, dan tanggung jawab.

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Subjects:	J Political Science > JX International law K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales K Law > KD England and Wales > KDC Scotland K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Julio Julianus Ndoy
Date Deposited:	17 Apr 2024 04:20
Last Modified:	17 Apr 2024 04:20
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/17931

Actions (login required)

View Item

Downloads