Kewenangan quasi judicial badan pengawas pemilihan umum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu

Marpu'ah, . (2024) Kewenangan quasi judicial badan pengawas pemilihan umum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya Univercity.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (781kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (836kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (538kB)
	Text daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (707kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI1.pdf Download (47kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
	Text ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (780kB)

Abstract

Pemilu merupakan arena kontestasi kepentingan politik dari para peserta pemilu dalam ketentuan hukum yang penyelenggaraanya diatur dalam ketentuan hukum pemilu. Dalam proses tersebut, untuk memastikan berjalan dengan baik maka terbentuklah lembaga Bawaslu. Namun perannya dalam penyelanggaraan pemilu, masih kurang maksimal sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan diangkatlah rumusan masalah Bagaimana kewenangan Bawaslu Sebagai Quasi Judicial dalam penyelesaian sengketa proses pemilu? Bagaimana peran Bawaslu sebagai lembaga Quasi Judicial Dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang mana mengumpulkan data-data primer, sekunder, tersier untuk di anaslisis. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundangundangan. Hasil yang diperoleh wewenang Bawaslu meliputi pencegahan dan penindakan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye namun disisi lain Bawaslu juga diamanahi untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang salah satu proses penyelesaiannya melalui persidangan. Dengan adanya kewenangan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pemilu, peraturan perudangan-undangan memberikan kewenangan penuh bagi lembaga Bawaslu, dan lebih dari itu. sifat putusan Bawaslu mengikat dan final inkracht. Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi judisial sesunggunya merupakan representasi dari adanya suatu pemilu yang berupaya mencegah dan memutus sengketa yang akan terjadi pada saat proses pemilu. Lembaga kuasi peradilan berdasarkan ketentuan Undang-undang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perselisihan atau perkara pelanggaran hukum, perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat inkracht pada umumnya, namun nyatanya Bawaslu tidak ada sifat imperatif yang mencerminkan konsistensi sebagai lembaga yang memiliki putusan yang mengikat. Sehingga saat ini, untuk eksistensi peran Bawaslu sebagai lembaga kuasi tidak efektif dan maksimal dalam memerankan dan menerapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci : kewenangan bawaslu, quasi judicial, sengketa pemilu

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	31 Marpu'ah UWKS
Date Deposited:	13 Nov 2024 04:21
Last Modified:	13 Nov 2024 04:21
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/17679

Actions (login required)

View Item

Downloads