Krisharyanto, Edi PROBLEMATIKA YURIDIS PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA. Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PERSPEKTIF. (Unpublished)
Text
2.2.pdf Download (300kB) |
Abstract
Otonomi Desa memberikan peluang yang luas kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya, dengan cara menggali dan mengembangkan potensi Desa. Salah satu peluang yang diberikan oleh Undang�Undang Desa adalah pendirian BUM Desa. Dengan adanya BUM Desa maka diharapkan pendapatan desa bertambah, sehingga kemampuan Desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pun meningkat. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa, berkaitan dengan BUM Desa, dibentuk Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Namun keberadaan Permendes tersebut dipandang menimbulkan permasalahan atau problematik, khususnya mengenai pengaturan organisasi dan perangkat BUM Desa serta bentuk usahanya, yakni Perseroan Terbatas dan tidak Berbadan Hukum. Adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan Perangkat (Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas) serta Pertanggungjawabannya. Tidak adanya kejelasan pemegang saham dan bentuk tidak berbadan hukum yang dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Perseroan Terbatas esensinya adalah perkumpulan modal dan ditujukan untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Jika unit usaha BUM Desa berbentuk Perseroan Terbatas maka penting menentukan siapa sebagai pemegang saham. Perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemilik saham perseroan. Kata Kunci: BUM Desa; Organisasi dan Perangkat BUM Desa; Bentuk Usaha
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program |
Depositing User: | Sulimin BP3 |
Date Deposited: | 04 Dec 2023 21:46 |
Last Modified: | 04 Dec 2023 21:46 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/16715 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year