Kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap perizinan lingkungan hidup bagi pendirian pembangunan industri

al ushudi, . (2023) Kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap perizinan lingkungan hidup bagi pendirian pembangunan industri. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text JUDUL,ABSTRAK, PERSETUJUAN, DLL.pdf Download (1MB)
	Text Cek Plagiasi Alushudi.pdf Download (87kB)

Abstract

Pemerintah daerah kabupaten/Kota sebagai daerah yang diberikan wewenang daerah otonom, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Kewenangan membuat kebijakan untuk menjaga pelestarian Lingkungan hidup akibat pendirian pembangunan industri, penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait Lingkungan hidup dan industri serta proses perizinan sampai tahap pengawasan masih belum sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan judul Kebijakan Pemerintah daerah kabupaten/ kota atas izin lingkungan hidup untuk pendirian industri dengan mengangkat masalah, Pertama Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan dalam terciptanya pembangunan industri yang kondusif dan memperhatikan lingkungan hidup ?. Kedua Bagaimana izin lingkungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota untuk berdirinya pembangunan industri ? Penelitiaan ini Penulis akan mengkaji mengunakan metode Penelitihan Hukum Normatif (yuridis normative) yakni bagaimana Hukum di gunakan untuk di jadikan istrumen penegakan dan penerapan mekanisme proses perizinan, pengawasan dan penindakan sampai pada memberikan Sanksi Hukum. Data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Bahan Primer meliputi dari refensi Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri dan Data Sekunder meliputi Buku-buku, Jurnal, dokumen resmi, internet dan bahan kepustakaan yang lainya yang berhubungan dengan perizinan lingkungan hidup dalam pembangunan industri. Hasil Peneletian ini menghasilkan bahwa untuk mengkaji dan mengetahui ketentuan hukum Perundang-Undangan dengan kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat dalam membuat keputusan mengeluarkan izin Lingkungan dalam pembangunan industri sesuai dengan ketentuan otonomi daerah karena dalam mengambil keputusan perizinan lingkungan masih dikelolah oleh pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup. Otonomi Daerah masih belum memberikan kewenangan mutlak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta kewenangan untuk membuat Kebijakan terhadap sanksi atau pencabutan izin bagi Perusahaan yang tidak menerapkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga Memberikan pemahaman tentang sanksi Administrasi, Perdata, dan Pidana. Gugatan melalui Pengadilan, diluar Pengadilan. Kata Kuci : Kebijakan pemerintah daerah, izin lingkungan, pembangunan industri

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan pemerintah daerah, izin lingkungan, pembangunan industri
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	31 Al Ushudi UWKS
Date Deposited:	16 Oct 2023 05:59
Last Modified:	16 Oct 2023 05:59
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/16128

Actions (login required)

View Item

Downloads